Belajar dari Cina

Cina, 60 Tahun Ke Depan

2009-10-24T19:38:00.000-07:00

Majalah Tempo, 19 Oktober 2009

I.Wibowo

Selama 30 tahun terakhir ini, pembuat kebijakan luar-negeri Cina mengikuti petuah Deng Xiaoping yang dirumuskan dalam empat kata: tao guang yan hui. Terjemahan bebasnya: jangan pamer, jangan sok.Deng agaknya sudah melihat bahwa Cina akan bangkit dan kebangkitan Cina dapat membuat tetangga-tetangganya, dekat maupun jauh, merasa ketakutan. Taiwan yang paling pertama khawatir, lalu Jepang, lalu Korea Selatan, dan menyusul negara-negara di bagian tenggara Cina, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Bahkan kecemasan ini menyeberang ke Samudra Pasifik, sampai ke daratan Amerika Serikat. Di lingkungan pengambil kebijakan Amerika muncul teori “China Threat Theory.” Memang teori ini sangat dipercayai oleh kalangan hawkish, tetapi juga sempat menular ke masyarakat luas. Sebagai satu-satunya negara adikuasa, semestinya Amerika Serikat tidak perlu risau dengan ancaman Cina.

Tidak heran bahwa pada tahun 2002 Cina mengeluarkan pernyataan bahwa kebangkitan Cina tidak akan menimbulkan ancaman. Dua kata dipakai “heping jueqi” (bangkit dengan damai). Cina benar-benar ingin menangkis pandangan bahwa kebangkitan ekonomi Cina akan menimbulkan kegoncangan pada tatanan internasional. Pada tahun 2007, pada kesempatan Konggres Partai Komunis ke-17, dikemukakan konsep hexie shejie (dunia yang harmonis). Konsep heping jueqi sendiri diperbaiki menjadi heping fazhan.

Pada saat yang sama Sekjen Partai, Hu Jintao juga melontarkan gagasan bahwa Cina harus mengembangkan soft power (ruan shi). Istilah ini sebenarnya dipakai oleh Joseph Nye untuk menjelaskan kondisi Amerika Serikat saat ini. Dengan soft power sebuah negara dapat membuat negara lain tunduk kepadanya karena adanya rasa kagum dan tertarik. Amerika Serikat “menaklukkan” dunia tidak hanya dengan senjatanya (hard power) tetapi juga dengan soft power berupa produk-produk kebudayaan yang digemari orang di seluruh dunia. Ketertundukan dan kekaguman seperti itulah yang diimpikan oleh Cina akan muncul di antara negara-negara di dunia.

Maka Cina sungguh giat untuk mengadakan langkah-langkah yang mengembangkan soft power-nya. Cina membuat siaran radio maupun TV yang setara dengan BBC ataupun CNN dan Al Jazeera. Saluran CCTV 4 (bahasa Mandarin) dan CCTV 9 (bahasa Inggris) kini dapat dijangkau di seluruh dunia. Cina juga bersemangat untuk mengirim misi kebudayaan ke seluruh dunia.

Langkah paling mengesankan adalah bantuan keuangan kepada negara-negara yang sedang berkembang di seluruh dunia. Bantuan ini diberikan dalam berbagai macam skema, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan negara tersebut. Di Afrika dan beberapa negara di Asia Tenggara, bantuan diberikan dalam bentuk bangunan, seperti rumah sakit, stadion olah raga, bendungan, dsb. Yang membuat bantuan Cina ini semakin menarik adalah bahwa bantuan itu tidak dikaitkan dengan syarat-syarat berat seperti yang dituntut oleh negara-negara donor dari Eropa atau Amerika.

Di Indonesia

Hubungan Indonesia-Cina tumbuh dan menjadi erat persis ketika Cina sedang mengembangkan soft power-nya. Pada tahun 2004, ketika pantai barat Aceh disapu badai tsunami, Cina termasuk negara pertama yang memberi bantuan kepada Indonesia. Begitu pula ketika pada tahun 2007, daerah Bantul, Yogyakarta, digoncangkan oleh gempa. Berturut-turut Pemerintah Cina memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia yang selama lima tahun terakhir terus-menerus dilanda aneka malepetaka alam.

Bantuan finansial yang paling besar diberikan oleh Pemerintah Cina kepada Pemerintah Indonesia adalah pembangunan Jembatan Suramadu. Proyek yang berjalan sejak tahun 2003 ini mengalami beberapa kali kesulitan dalam pembiayaan, tapi Pemerintah Cina tetap memberikan dukungan penuh, sehingga jembatan itu selesai pada bulan Juni 2009. Tidak diketahui persis berapa besar sumbangan dari pihak Cina, diperkirakan di kisaran US$ 800 juta. Bagi Pemerintah Cina, pembangunan jembatan ini dianggap sebagai simbol eratnya hubungan Indonesia dan Cina dan sekaligus juga bukti kepedulian Cina terhadap Indonesia.

Cina juga berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada sebanyak mungkin orang Indonesia. Urusan visa ke Cina dibuat sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga banyak turis Indonesia yang berkunjung ke Cina. Khusus untuk birokrasi, Pemerintah Cina menyiapkan paket khusus. Setiap tahun Pemerintah Cina lewat Konselor Ekonomi mengundang sejumlah pejabat untuk berkunjung ke Cina. Acara ini biasanya kombinasi antara seminar dan sight-seeing. Ini belum termasuk kunjungan oleh anggota DPR, dan oleh pemimpin-pemimpin partai. Pemerintah Cina percaya akan pepatah lama yang mengatakan bai ting buru yi jian atau seratus kali mendengar tidaklah sama dengan sekali melihat! Semakin banyak orang Indonesia yang melihat kemajuan Cina, semakin pengaruh Cina dirasakan.

Respon dari masyarakat Indonesia terhadap soft power Cina juga positif. Secara perlahan-lahan masyarakat Indonesia menyukai produk kebudayaan yang datang dari Cina. Lagu-lagu Cina kini banyak dinyanyikan dalam pesta, juga banyak ditemui dalam bilik karaoke. Film-film Cina sudah lama disukai, terutama yang dari Hong Kong yang bertemakan peratarungan silat. Film Cina non-kungfu kini juga diterima baik, terutama film-film Cina yang telah memenangkan piala di gelanggang internasional. Bisa disebut di sini, Raise the Red Lantern, Farewell to My Concubine, To Live, dsb. Pada tahun 1999 kota-kota besar di Indonesia pernah dilanda “demam F4” sebuah film melodrama, yang menampilkan bintang-bintang film dari Taiwan.

Sementara itu masyarakat Indonesia memang sedang mengalami semacam “pembebasan” dalam hal segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan Cina. Mulai dari Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), disusul oleh Presiden Megawati, dan kemudian sekarang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang dan peraturan dari masa Orde Baru yang melarang eskpresi kebudayaan Cina dibatalkan. Kini banyak orang dapat bicara bahasa Mandarin dengan bebas, juga berpakaian cheong-sam. Pementasan tarian barongsai dan naga liong, misalnya, dapat ditonton di tempat-tempat umum. Pementasan ini mula-mula ditampilkan pada kesempatan tahun baru Imlek, tetapi kemudian juga di banyak kesempatan. Pembukaan restoran, peresmian toko atau mal, bahkan juga dipakai untuk kampanye selama pilkada atau pemilu.

Yang paling menarik perhatian adalah bahasa Mandarin. Selama tiga dekade bahasa ini dilarang untuk dipakai dan dipelajari. Ketika larangan itu dicabut, bahasa Mandrin seakan-akan meledak. Di mana-mana orang bicara bahasa Mandarin dan bicara bahasa Mandarin. Tempat-tempat kurus didirikan di banyak kota besar di Indonesia. Tidak lama kemudian banyak universitas mendirikan jurusan bahasa Mandarin, dan bahkan sekolah-sekolah menengah juga memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum mereka. Padahal selama masa Orde Baru, bahasa Mandarin hanya dapat dipelajari di Universitas Indonesia, itupun dengan pengawasan. Di masa itu pula setiap penumpang pesawat terbang harus melaporkan kepada pabean sekiranya dia membawa barang-barang dalam bahasa Mandarin.

Pemerintah Cina – secara kebetulan – tengah melancarkan program pengajaran bahasa Mandarin ke seluruh dunia. Di banyak negara di dunia telah didirikan “Institut Konfusius” (Kongzi xueyuan) yang biasanya didirikan dalam sebuah universitas, baik yang sudah memiliki jurusan bahasa Mandarin maupun yang belum. Konon di seluruh dunia telah didirikan lebih dari 250 Institut Konfusius dan tersebar di 75 negara. Beberapa universitas di Indonesia telah menyambut kehadiran Institut Konfusius, yaitu Universitas Al-Azhar dan Universitas Brawijaya. Di samping itu Pemerintah Cina juga menyediakan jalur lain agar pengajaran bahasa Mandrin makin luas dipelajari, yaitu melalui HANBAN dan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Lewat jalur ini sekolah-sekolah menengah juga mendapatkan guru-guru penutur asli.

Sejauh mana soft power China telah merebak di Indonesia? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Untuk sementara dapat dikatakan bahwa Cina dan kebudayaannya telah diterima lagi di Indonesia. Lagu-lagu, film, makanan, pakaian, dan bahasa Mandarin disambut dengan baik oleh kalangan non-Cina. Selain itu kerja sama antara dua pemerintah juga berjalan tanpa hambatan. Kedua negara sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang energi (2002) dan disusul dengan kerja sama di kegiatan pertahanan (2007) Pada tahun 2005 kedua kepala negara menandatangani deklarasi “Kemitraan Strategis,” yang dapat dikatakan sebuah tanda bahwa persepsi negatif tentang Cina telah hilang.

Sukses Cina di Indonesia ini juga berulang di tempat-tempat lain di dunia. Banyak negara ingin merangkul dan dirangkul Cina. Namun, harus juga dikatakan bahwa soft power Cina masih perlu dilengkapi dengan promosi di bidang nilai-nilai. Pada akhirnya orang juga akan bertanya nilai-nilai kemanusiaan apa yang ingin ditebarkan oleh Cina, sehingga negara-negara lain sungguh kagum dan tertarik secara total. Nilai demokrasi yang diperlihatkan oleh Amerika Serikat terbukti merupakan daya tarik tersendiri sehingga soft power Amerika sulit untuk dibendung. Orang sering dibuat terkejut atas langkah-langkah Cina. Sangat mengagetkan, misalnya, ketika Cina memakai kekerasan untuk memadamkan kerusuhan di Tibet (2008) dan di Xinjiang (2009). Orang seakan-akan diingatkan bahwa ada suatu hal yang tidak bisa dikagumi di Cina. Demikian pula perlakuan Cina terhadap Dalai Lama, tokoh yang dihormati di seluruh dunia.

Soft power Cina sudah besar tetapi belum cukup besar. Supaya dunia yakin bahwa Cina memang tidak mengandalkan hard power, dunia mengharapkan bahwa Cina tidak hanya menyebarluaskan bahasanya, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada akarnya dalam kebudayaannya. Soft power kiranya harus dikembangkan bukan sebagai sebuah strategi diplomasi semata, tetapi juga sebagai komitmen yang otentik. Mungkin ini PR penting untuk Cina 60 tahun ke depan?

I.Wibowo adalah staf pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, FISIP-UI, dan Ketua “Centre for Chinese Studies,” FIB-UI.

60 Tahun RRC

2009-10-24T19:32:00.001-07:00

60 Tahun RRC

Kompas, Kamis, 1 Oktober 2009

I Wibowo

Salah satu bangunan yang muncul di tengah kota Beijing dan menggegerkan masyarakat China pada tahun 1992 adalah gerai makanan cepat saji McDonald’s. Masyarakat Beijing terenyak atas datangnya makanan Amerika Serikat ini dan menyambutnya dengan penuh gairah, lebih bergairah ketimbang ketika dibuka di Shenzhen pada 1990.

Mereka bersemangat menyambut produk AS yang paling terkenal di seluruh dunia itu, tak peduli dengan harga yang mahal. Dalam waktu singkat, gerai makanan cepat saji yang menjadi ikon Amerika ini telah merebak di kota Beijing dan juga kota-kota lain di China.

Tiga puluh tahun kemudian tidak ada produk AS yang tidak ada di China. Makanan, minuman, pakaian, sepatu, tas, mainan, mobil, dan lainnya yang berasal dari AS menguasai pasar China. Tentu saja komputer asal AS yang terkenal. Segala jenis barang dan jasa yang berasal dari AS telah masuk dan diterima di China.

Gairah ini tidak hanya tampak di tingkat pemimpin, tetapi juga di kalangan intelektual dan rakyat jelata. Dan akhirnya adalah cita-cita pembangunan bangsa itu sendiri.

Apa cita-cita pembangunan China saat ini? Menandingi AS. China menjadikan AS sebagai sasaran dan tatapan matanya. Apa yang dilakukan oleh AS, China harus dapat melakukan. Apa yang dapat dicapai oleh AS, China harus dapat mencapainya.

Yang hebat di AS harus juga dapat dibuat di China, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Kota New York harus dibangun juga di China dan terlaksana di Shanghai. AS dapat mengirim manusia ke ruang angkasa, China segera mengejarnya dan sudah berhasil mengirimkan ”taikonot” mereka keliling bumi.

Ketika Yao Ming direkrut menjadi pemain basket profesional (NBA) di AS, orang China tidak hentinya menceritakan peristiwa ini. Begitu pula kemenangan atlet-atlet China pada Olimpiade Beijing (2008) sebagai juara umum. Mereka bangga bahwa China dapat melewati AS.

Dalam perdagangan, China mampu menaklukkan AS sehingga negeri Paman Sam ini mengalami defisit besar. Koran-koran China pasti memuat berita yang memperlihatkan angka statistik dalam hal apa saja jika itu menyamai atau melebihi AS.

Awal 2009 ini, China boleh amat bangga bahwa untuk pertama kalinya posisi China diperhitungkan setara oleh AS. Adalah Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, yang pertama melontarkan gagasan bahwa krisis keuangan global saat ini hanya bisa diselesaikan oleh G-2.

Maksudnya adalah AS dan China. Gagasan ini menguat, lalu masuk China, dan membuat banyak intelektual China berbunga-bunga. Krisis keuangan global yang mulai pada September 2008 memang telah mengubah seluruh tata ekonomi dunia, termasuk hubungan China dan AS.

Mengejar AS

Mengapa Amerika Serikat?

Jika memerhatikan retorika akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, tak terbayangkan bahwa China mengagumi AS. Bersama Stalin dan Khruschev, Mao mengkritik dan mengecam AS sebagai gembong kapitalis terbesar.

Namun, jika melacak hingga ke tahun 1930-an, pemimpin elite China (baik Chiang Kai-shek maupun Mao Zedong) sebenarnya menyimpan rasa kagum yang besar terhadap AS. Mao tercatat amat mengagumi presiden pertama Amerika, George Washington. Persahabatannya dengan Edgar Snow, wartawan Amerika, pernah mendorong dia untuk berpikir mengadakan kerja sama dengan AS untuk mengusir Jepang (He Di, 1994).

Paling jelas ketika Mao melancarkan Lompatan Jauh ke Depan pada 1959. Mao mengatakan mau mengejar AS dalam 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Padahal, program itu adalah program untuk menciptakan masyarakat komunis!

Alasan geopolitik mungkin berperan, tetapi alasan lain jelas bermain. Ketika Mao mau berjabat tangan dengan Nixon pada tahun 1972, proses normalisasi pun bergulir. Mao tidak menyaksikan normalisasi hubungan dengan AS, tetapi penggantinya, Deng Xiaoping, jelas mempunyai visi yang sama. Puncaknya adalah pada tahun 1979 ketika China dan AS setuju untuk membuka hubungan diplomatik.

Beberapa pekan kemudian Deng Xiaoping terbang ke AS, mengadakan tur ke beberapa kota. Selama di AS, Deng tak henti berdecak kagum atas kemajuan AS, terutama di bidang teknologi. Bersamaan dengan itu, seluruh masyarakat China dilanda ”demam Amerika”.

Dalam studinya tentang persepsi China terhadap AS pada akhir tahun 1980-an, David Shambaugh menemukan bahwa di lingkungan kader elite Partai Komunis China memang sudah ada rasa kagum yang kuat terhadap AS. Meski masih gencar menulis kritik terhadap ”imperialisme AS”, mereka tetap mengagumi AS. Imperialis namun dikagumi. Maka buku Shambaugh pun diberi judul Beautiful Imperialist.

Pada tahun 1997, persis ketika China dan AS terbekap aneka macam perselisihan, polling oleh Institut Pendapat Publik, Universitas Renmin, menemukan sikap positif masyarakat China terhadap AS. Bahkan, ditemukan bahwa masyarakat China mempunyai sikap yang lebih positif terhadap orang AS daripada terhadap orang Jepang, Jerman, dan Rusia.

Ketika pada tahun-tahun itu muncul buku-buku yang anti-Amerika sekalipun, kekaguman terhadap kemajuan AS tidaklah luntur. Hasil yang sama tampak dalam penelitian tahun 2005 oleh Global Times. Responden amat positif terhadap kemajuan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, serta kebudayaan Amerika. Hal ini menjadi kian menarik ketika dibaca dengan latar belakang persepsi yang negatif terhadap AS yang sedang melanda dunia saat ini (Kohut and Stokes, 2006).

Gaya gravitasi dari Amerika

Sejak kekalahan memalukan pada Perang Candu 1840, China sebagai bangsa sangat bertekad untuk belajar dari bangsa lain karena China merasa tidak mungkin memperbaiki diri dengan Konfusianisme.

Mula-mula China menoleh ke Eropa, mengirim banyak mahasiswa ke Eropa, terutama Perancis. Mereka mau menimba cita-cita Revolusi Prancis untuk dipakai mengubah keterpurukan bangsanya. Demonstrasi besar oleh mahasiswa pada 4 Mei 1919 menolak Konfusius dan Konfusianisme, serta memilih ”Mr Science and Mr Democracy” sebagai solusi masalah.

”Gerakan 4 Mei” ternyata tidak bertahan lama, digantikan dengan kekaguman akan Revolusi Bolshevik pada 1917.

Sekelompok besar orang China bertekad menanamkan Marxisme dan komunisme serta meniru Rusia (Uni Soviet). Mereka mendirikan partai politik dan sejak 1949 hingga tiga dekade ke depan menerapkan model Uni Soviet di China.

Namun, gerakan komunisme ini tidak memuaskan bangsa China. Kegagalan itu membuat China memikir ulang sikapnya terhadap AS, musuh besarnya. Mao dan kemudian Deng membuka jalan bagi perubahan ini. Ketika ”Reformasi dan Keterbukaan” diumumkan tahun 1978, China menempatkan Amerika yang kapitalis sebagai target untuk dicapai.

Selama tiga dekade kedua, AS telah menjadi sumber inspirasi, sedemikian rupa, sehingga China seolah-olah tidak dapat hidup tanpa AS. Kini China memandang AS sebagai penghela jalan sejarahnya ke masa depan. Banyak hal yang telah dicapai oleh AS ingin dikejar oleh China. Dan yang belum dicapai oleh China akan terus dikejar. Mungkin dalam hati orang China tebersit keinginan bahwa AS tidak boleh lenyap agar mereka tetap dapat mengalami gaya gravitasi yang muncul dari AS.

Hal ini tidak berarti bahwa terjadi penjiplakan mentah-mentah. China tidak akan, bahkan tidak mungkin, menjadi kembaran AS. Walaupun bermimpi untuk menjadi seperti AS, China telah berhasil melahirkan sendiri ”model China”. Mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa AS telah menimbulkan gaya gravitasi yang luar biasa kuat sehingga China seakan-akan terus terarah ke sana meski tidak terperangkap di dalamnya.

Ketika mereka memperjuangkan demokrasi pada tahun 1989, para mahasiswa dan intelektual mendirikan replika Patung Liberty yang ada di New York. Perjuangan yang berubah menjadi drama berdarah ini mengungkapkan kerinduan terdalam sebagian warga China untuk meniru dan mengejar AS dalam hal mendirikan negara yang demokratis.

Mungkin hal ini hanya keinginan yang tertunda, yang akan terlaksana pada waktunya nanti. Pada ulang tahun ke-60 ini China tetap dapat memandang AS sebagai inspirator pembangunannya.

I Wibowo Pengajar pada Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI; Ketua Centre for Chinese Studies FIB-UI

CINA DAN KITA

2009-04-13T03:02:00.001-07:00

Kompas, 22 April 2009

Cina baru-baru ini mengungkapkan kemarahannya kepada Amerika Serikat (AS) sehubungan dengan laporan tahunan Pentagon tentang militer Cina. Disebutkan bahwa Cina kini menjadi “ancaman” di Asia Timur, terutama Taiwan. Bukti yang dikemukakan adalah kenaikan anggaran pertahanan Cina, yang terus naik dari tahun ke tahun (Kompas, 27 Maret 2009). Tentu saja Pemerintah Cina menolak tuduhan tersebut dengan mengajukan argumen bahwa pengeluaran sebesar itu masih pada tahap wajar untuk sebuah negara sebesar itu. Tapi AS masih membalas bahwa Cina sangat mungkin mengeluarkan anggaran yang lebih besar lagi karena Cina dianggap tidak transparan dalam hal yang satu ini.
Sebelum itu, hubungan Cina-AS sempat memanas ketika kapal-kapal Cina pada 10 Maret 2009 memergoki kapal mata-mata AS, USNS Impeccable, di Laut Cina Selatan. Cina menuduh Amerika telah memasuki wilayah perairan mereka, sementara Amerika membela diri dengan mengatakan bahwa kapalnya masih ada di wilayah internasional. Situasi juga memanas, masing-masing pihak melemparkan tuduhan dan kecaman.

Sengketa ini Laut Cina Selatan tidak sampai meluas, akan tetapi ini memperlihatkan bahwa Cina mempunyai hak yang harus diakui di Luat Cina Selatan. Amerika perlahan-lahan – suka, tidak suka – harus menerima kenyataan ini. Sehari sesudah insiden dengan Amerika Serikat, Cina memprotes Filipina yang mengesahkan undang-undang perbatasan laut, yang mencakup kepulauan Spartly (Nansha). Akibatnya, rencana pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Gloria Macapagal-Arroyo dan Sekretaris Jendral Parlemen Cina, Li Jianguo, ditunda sampai waktu yang tak terbatas.

Cina setapak demi setapak telah memperlihatkan diri sebagai sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan, terutama di Asia Timur (Timur Laut plus Tenggara). Proses ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan George W. Bush, yang memberi perhatian lebih besar pada Timur Tengah. Selama delapan tahun Cina dapat dikatakan mengembangkan baik soft power maupun hard power yang dimilikinya. Cina menjadi kekuatan yang serentak disegani dan ditakuti. Negara-negara di Asia Timur kini harus berhati-hati dalam (1) berhubungan dengan Taiwan, (2) berhubungan dengan Falun Gong, (3) berhubungan dengan Dalai Lama. Cina akan memakai himbauan, seruan, protes hingga ancaman kepada negara-negara yang melanggar tiga hal itu. Laut Cina Selatan memang sedang dipetieskan, tetapi hal ini juga tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja kalau ada pihak-pihak yang berani mengutik-utiknya.

Big three
Sebuah artikel yang ditulis oleh Parag Kahnna di New York Times Magazine (27 Januari 2008) dengan jelas mengatakan bahwa dunia Abad XXI akan dikuasai oleh “Big Three” yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina. Negara-negara lain yang sering disebut “emerging markets” disebutnya sebagai “second world” yang bernasib menjadi tempat persaingan dan pertarungan dari Big Three tersebut. Lebih jauh dikatakan bahwa masing-masing kekuatan itu akan beroperasi di wilayah mereka masing, walaupun tidak terutup kemungkinan mereka juga akan saling menyusupi wilayah itu. Uni Eropa bergerak di Afrika dan Timur Tengah, Amerika di Amerika Utara dan Selatan, sementara Cina akan menancapkan kekuatannya (lunak maupun keras) di Asia Timur.

Analisis ini mirip dengan Robert Kagan, yang kecuali Amerika, Eropa dan Cina, masih memasukkan Rusia sebagai kekuatan , juga Jepang, India dan Iran. Dalam bukunya The Return of History and the End of Dreams (2008) , Kagan menghitung bahwa dunia akan dikuasai oleh negara-negara itu. Negara-negara kecil lain, tidak masuk dalam hitungan. Tapi, baik Kahnna maupun Kagan, sepakat bahwa pengaruh Amerika Serikat tidak lagi sebesar di masa lampau. Amerika bukan lagi hegemon dunia, walaupun masih berupa superpower. Di sekitar Amerika ada yang disebutnya “great powers” yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Cina, yang dilihat menjadi pemegang kekuatan nyata, kekuatan ekonomi maupun militer.

Sangat menarik dalam koran di Cina berbahasa Inggris, People’s Daily, hal ini sedemikian ditekankan. Tulisan Liu Hongmei berjudul “The U.S. Hegemony ends, the era of global multipolarity enters” (26 Februari 2009). Penulis nampak sangat bergembira, bahkan merayakan, atas surutnya kekuatan maupun kekuasan Amerika Serikat saat ini. Bagi Cina, Amerika Serikat adalah penghalang terbesar untuk mencapai kemajuan karena kritik dan kecaman yang beraneka ragam. Sebuah buku yang saat ini sedang “meledak” di Cina berjudul Zhongguo bu gaoxing (Cina Tidak Senang). Para pembaca mendukung ketidaksenangan para pengarang terhadap semua kata maupun perbuatan Amerika Serikat. Kalau kekuatan Amerika benar berkurang dan menyusut, maka bagi para pengarang ini, kinilah saatnya giliran Cina untuk berkiprah di Asia Timur. Mereka pun mengacu kepada masa “Pax Sinica” yaitu masa keemasan zaman Dinasti Tang pada abad ketujuh, ketika pengaruh Cina membentang seluas Asia timur.

Norma baru
Secara struktural, dunia memang telah menjadi multipolar (entah tiga, entah enam). Untuk wilayah Asia Timur (timur laut maupun tenggara), Cina jelas-jelas akan menjadi hegemon regional yang akan menetapkan rezim internasional yang berlaku. Misalnya, East Asian Community yang saat ini sedang diendapkan, sangat mungkin akan dihidupkan lagi, dengan Cina sebagai pemimpinnya. Perlahan-lahan Asia Timur akan memakai mata uang Cina, renminbi, sebagai sarana transaksi internasional dengan segala implikasi politisnya. Indonesia sudah menyatakan mendukung gagasan ini. ASEAN maupun Jepang perlahan-lahan akan menjadi pemain biola kedua dalam konstelasi baru ini. Sementara itu, di Asia Tenggara Cina saat ini sudah berhasil menancapkan pengaruhnya, sehingga negara ASEAN tidak bisa berkutik ketika harus menghadapi kasus Myanmar. Keberhasilan pembangunan Cina diam-diam dijadikan acuan, bahkan norma, bagi negara-negara lain.

Indonesia saat ini dianggap sebagai pemain yang minor, atau mungkin sebagai non-player sama sekali. Dalam beberapa ulasan ilmiah tentang hubungan internasional (Kahnna maupun Kagan, misalnya), Indonesia tidak pernah disebut-sebut. Cina kelihatannya masih memperhitungkan Indonesia, dengan mengikatkan diri dalam hubungan “strategic partnership” (sejak 2005). Cina memang memerlukan Indonesia sebagai sumber bahan mentah mengingat posisi geografis Indonesia yang dekat dengan Cina. Di samping itu pengiriman dari Indonesia tidak usah melewati Selat Malaka yang berbahaya itu. Meski demikian Cina kiranya juga melihat bahwa Indonesia masih memerlukan waktu yang amat lama untuk menjadi pemain yang bisa diperhitungkan. Cina saat ini masih bisa menekan Indonesia untuk tiga hal yang disebutkan di atas (Taiwan, Dalai Lama, Falun Gong), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada Amerika Serikat atau Uni Eropa. Beruntung, Indonesia dan Cina tidak bersinggungan di Laut Cina Selatan, walaupun Kep. Natuna nyaris menjadi bahan sengketa.

Cina sebenarnya sudah tanggap akan “ketakutan” yang mungkin timbul di antara tetangga-tetangganya. Pada tahun 2003 Cina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan “heping jueqi (bangkit dengan damai), yang mencoba untuk menyingkirkan perasaan negatif itu. Pernyatan ini mendapat sambutan hangat dari tetangga-tetangganya dan juga seluruh dunia. Kebangkitan Cina pada bidang ekonomi tidak akan menimbulkan ancaman bagi tetangga-tetangga dan dunia. Namun heping jueqi ini dinilai oleh para petinggi militer kurang cocok dengan kondisi Cina, terutama sehubungan dengan masalah Taiwan yang belum selesai. Maka diciptakan pernyataan baru “heping fazhan” (perkembangan yang diliputi damai), dan diresmikan pada Konggres Nasional Partai Komunis Cina XVII pada 2007. Ini diiringi dengan pernyataan tentang heping shijie (dunia yang damai), keinginan Cina untuk membangun dunia yang damai. Namun sambutan dari negara-negara di luar Cina tidak se-antusias seperti saat heping jueqi dilontarkan.

Dalam menghadapi kebangkitan Cina, Indonesia kiranya memerlukan visi yang jelas. Kebangkitan Cina sebagai “hegemon regional” adalah suatu hal yang tidak terelakkan. Dalam banyak hal kita harus mulai menyesuaikan diri dengan kehendak Cina. Sejauh mana kita mau menyesuaikan diri? Dalam hal apa saja menyesuaikan diri? Sering disebut-sebut tiga strategi (counterbalancing, bandwagoning, hedging), tetapi perlu kiranya ditemukan kemungkinan keempat yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia dan kondisi internasional.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/22/02541826/china.dan.kita

"China Tak Senang" Diserbu Pembaca

2009-03-27T17:51:00.001-07:00

Kompas, Sabtu, 28 Maret 2009 | 07:08 WIB

BEIJING, KOMPAS.com - Persaingan China dengan Barat telah mengilhami terbitnya sebuah buku yang isinya menyerang sasaran-sasaran Barat dan elite China sendiri. Nadanya berupa caci maki yang disukai sebagian pembaca. Namun, buku itu membuat pemerintah, yang mencoba mengendalikan nasionalisme, khawatir.

Buku berjudul China Tak Senang sangat laris sejak diterbitkan pada awal Maret ini. Beberapa surat kabar pemerintah telah mempersoalkan serangan-serangan pedas di buku itu kepada AS dan Barat. Serangan-serangan itu juga memercikkan keraguan pada kebijakan Beijing sendiri.

Presiden China Hu Jintao pergi ke London, Inggris, pekan depan untuk menghadiri pertemuan G-20 yang bertujuan membahas krisis ekonomi global yang sedang tidak karuan. Akan tetapi, Washington bersikap tak lebih dari seorang bos kelompok kriminal, menurut lima penulis buku itu.

”Kalau kita misalkan dunia itu seperti sebuah pasar, AS itu seperti bos Mafia di pasar, memberikan surat utang kepada setiap kedai dan kemudian membawa lari barang-barang jualan mereka,” tulis mereka.

”Bos mafia ini, AS, tidak mampu membayar kembali semua surat utang itu, yang berubah menjadi kertas tak berharga. Namun, orang tidak punya pilihan sekarang selain melindungi AS.”

Malas bekerja

Sasaran-sasaran lain adalah Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yang dikecam oleh Beijing karena menemui Dalai Lama; para intelektual liberal China yang dituduh menjadi kaki tangan pengkritik China, dan publik AS, yang dikecam karena hidup dari utang, tetapi malas bekerja. ”Saya rasa krisis keuangan ini memperlihatkan degenerasi masyarakat AS dari atas hingga ke bawah,” tulis seorang kontributor.

”Rakyat Amerika Serikat tidak sepenuhnya tertipu. Mereka hanya menginginkan rumah-rumah besar tanpa bekerja keras untuk itu,” tambahnya.

Buku berbahasa Cina itu juga menyerang kebijakan China sendiri, menuduh para pejabat tidak kompeten dan konservatif. Serangan buku itu pada sasaran dalam negeri mungkin membantu menjelaskan mengapa buku itu dikritik di media resmi.

”Sebenarnya, sebuah fokus kunci dari buku ini adalah masalah-masalah domestik,” kata Huang Jisu, salah seorang penulisnya, kepada Reuters.

”Krisis keuangan global telah memperlihatkan banyak kelemahan kapitalisme kontemporer dan China seharusnya aktif berpartisipasi dalam penciptaan kembali tata dunia.... Akan tetapi, itu berarti kita harus melakukan pekerjaan sendiri dengan baik dan menangani masalah domestik.”

Isi buku ini juga mencerminkan rasa tidak suka orang Cina pada kritik Barat mengenai Tibet, yang menjadi pemicu demonstrasi dan aksi boikot di berbagai kota di dunia China tahun lalu.

”Dengan Barat terkepung krisis, China harus mengambil lebih banyak prakarsa dan menghukum pemerintah-pemerintah yang mengharapkan bantuan Beijing, tetapi mengkritik China soal Tibet dan Taiwan,” kata para penulis itu. (Reuters/DI)

Chinese trade Falling apart

2009-02-11T14:48:00.000-08:00

Dec 11th 2008
From Economist.com

China produces dreadful trade figures, in a blow to the world economy

JUST how worrying are the figures, published on Wednesday December 10th, showing that China’s exports and imports plunged in November? Exports fell by 2.2% last month from a year ago; imports plummeted by an astonishing 17.9%. One analyst sums up the news as “a shock figure”.

The gloom is spread all over the place. Exports dropped across all big traded goods and all parts of the world. Exports to America fell by 6.1%; those to the ASEAN countries, which had grown by 21.5% in October, fell by 2.4%. The faster decline in imports meant that China’s monthly trade surplus reached a record $40.1 billion. Exports last fell in 2001.

Such numbers would be nasty enough for any big economy, but they are particularly shocking because China’s racing trade has been an engine of world trade, and thus global growth. During the 1990s China’s exports grew at an annual average of 12.9%; from 2000 to 2006 that growth nearly doubled to 21.1% each year, according to the World Bank. China's rapidly rising imports have also driven growth elsewhere. The chief economist of a Chinese bank calls the latest figures “horrifying”.

The rapidity of the decline is as striking as its extent. Trade growth in October was similar to preceeding months; exports grew by more than 19% from a year earlier. A sudden drop in just a month has surprised even the most pessimistic economists. Some analysts point out that a global shortage of trade finance in November may have exaggerated the decline, but the Chinese juggernaut is definitely stumbling.

The consequences for the Chinese economy, which has seen dizzying rates of growth since economic reforms began in 1978 (growth in the 1990s averaged 10.5%), could now be dire. Its growth is unusually driven by its exports, which have made it the world’s factory. According to the World Bank, 27% of world GDP in 2006 came from exports (up from 21% in 1990). The corresponding figures for China that year show it to be particularly dependent on exports: 40% of its GDP came from exports in 2006, compared with 11% for highly open America and 29% for Britain. Thus the potential for a drop in exports to drag down China’s growth is correspondingly greater.

The World Bank’s latest growth predictions were released on Tuesday. These predict that the Chinese economy will expand by 7.5% in 2009, well under its own calculation of 9.5% growth that it reckons China needs to keep unemployment stable. But even these calculations may prove to be overly optimistic. The Bank’s prediction rests in part on the expectation that China’s exports will rise by 4.2% next year. In fact many analysts expect the slump in trade to continue and possibly worsen; UBS, a Swiss bank, predicts that Chinese exports will not grow at all in 2009.

Chinese workers, who are already restive, may find the new year increasingly difficult. Labour disputes almost doubled in the first ten months of 2008 and sacked workers from closed toy factories rioted. If export growth ceases entirely, and jobs are threatened, social responses could be more severe. An estimated 130m people have moved from the countryside to the cities, many for jobs in factories that make goods for export. Zhang Ping, the country’s top planner, has given warning of the risk of social instability arising from massive unemployment.

The latest trade figures also worsen the already gloomy outlook for the rest of the world. Some were counting on China to prop up the global economy, as much of the rich world falls into recession. Merrill Lynch had expected China to contribute 60% of global growth in 2009. But the dramatic fall in imports suggest that the Chinese can not be relied on to be the consumer of last resort.

Analysts at Goldman Sachs expect several more months of shrinking exports. Speculation that China will devalue its currency is rife, but this would have little effect if world demand is simply collapsing. The experience of South Korea is instructive: its currency has fallen by a third against the dollar this year, but this did not prevent its exports from dropping by 18.3% in November, compared with a year ago. Unfortunately, this may not be enough to deter the Chinese government from trying to push down the yuan, which has appreciated significantly on a trade-weighted basis.

Fiscal stimulus is much more important; efforts to boost domestic demand would help both China and the world. Most analysts expect announcements about new measures on top of the $586 billion package already announced. Interest rates and taxes are likely to be cut further.

Wen Jiabao at Davos Forum

2009-02-01T17:09:00.000-08:00

Sunday, February 1, 2009
The China Post news staff

Chinese Prime Minister Wen Jiabao made a rare appearance this week at the World Economic Forum in Davos, Switzerland and gave the United States a polite lecture on economics.It may sound strange for a new proselyte of capitalism to tell the world's largest capitalist country how to manage its economy, but most in the audience listened and many even agreed.

What Wen said to the world's top business CEOs and government leaders was just common sense which was thrown out of the window by greedy American bankers and laissez-faire officials. "The global financial crisis was attributable to inappropriate macroeconomic policies of some economies and their unsustainable development model characterized by prolonged low savings and high consumption, and blind pursuit of profit," he said.

Although Wen did not blame the U.S. explicitly for the crisis, his reference was unmistakable. Like others in the audience China is a victim of the crisis; its gross domestic product growth shrank by 3% last year to 10% from 13% in 2007. China's fourth quarter GDP growth dropped to 6.5%, a new low in more than a decade, due to slumping exports. Despite the crisis, Wen was confident China's GDP would grow by the target 8% in 2009. The country will spend US$586 billion in 2009 and 2010 on infrastructure and social programs to create jobs and to play a constructive role in helping to revive the global economy, he said.

Wen's mild criticism of the U.S. could be taken as Beijing's response to Washington's recent accusation that it is manipulating its currency. Take note, President Obama. It's a shot across the bow.

Copyright © 1999 – 2009 The China Post.
Back to Story

Kerbau yang Tak Mendengus

2009-01-26T18:06:00.001-08:00

Kompas,
Rabu, 21 Januari 2009 | 02:59 WIB

Oleh I Wibowo

Dalam sebulan penduduk China merayakan dua kali ”tahun baru”, tahun baru matahari dan tahun baru bulan. Yang pertama pada 1 Januari, yang kedua pada 26 Januari. ”Gongxi, gongxi!” Bagaimana rasanya mengucapkan ”selamat” pada dua kesempatan yang sama? Mungkin rasanya lebih ”mantap” pada kesempatan yang kedua karena memang sudah berakar dalam tradisi yang ribuan tahun.

Tetapi, mungkin sama tidak mantapnya karena tahun baru kali ini dibuka dengan perasaan galau. Tentu saja masih akan diucapkan Gongxi facai (semoga tambah kaya) pada awal Tahun Kerbau, tetapi berapa yang masih berani yakin bahwa kekayaannya bakal meningkat tahun ini?

Lihat saja bagaimana uang yang serba terbatas akan diputar. Para pemimpin China dua minggu lalu baru selesai mengadakan ”Konferensi Kerja tentang Ekonomi” di Beijing. Diputuskan pajak perusahaan akan dipotong sebesar satu persen dari yang sekarang sebesar lima persen. Ini akan menyuntikkan 120 miliar yuan (17,5 miliar dollar AS).

Selain itu, ambang pajak perorangan akan dinaikkan dari 2.000 yuan menjadi 3.000 yuan untuk menggenjot konsumsi domestik. Semua ini untuk mengiringi paket stimulus sebesar 586 miliar dollar AS yang diumumkan pada November tahun lalu. China memang memerlukan pertumbuhan sebesar 8 persen per tahun untuk menjaga agar tidak terjadi pengangguran (setiap tahun masuk 10 juta pencari kerja). Sementara itu, angka-angka ekonomi makro di China tidak terlalu menggembirakan, sama dengan banyak negara di dunia.

China memang ikut terseret dalam resesi akibat resesi di Amerika Serikat. Perusahaan memangkas buruh dan pegawainya, jumlah penganggur meningkat. Konsumen lebih suka menyimpan uangnya daripada membelanjakannnya. Bagaimana mungkin penduduk China bisa bergembira pada Tahun Kerbau yang semestinya menjanjikan kekayaan dan kegembiraan.

Sang Kerbau memang ada di situ, tetapi mungkin tidak kedengaran dengusnya. Pemerintah maupun rakyat China tahu dan sadar apa yang sedang terjadi saat ini. Perdana Menteri Wen Jiabao pada pertengahan Januari 2009 dengan jelas mengatakan bahwa krisis keuangan global saat ini merupakan ”ujian bagi bangsa”.

Membuat pusing

Bagi para petinggi Partai Komunis China, tahun 2008 sebenarnya sudah merupakan tahun penuh tantangan. Gejolak sosial makin kuat dan makin nyaring. Sepanjang tahun itu, ratusan bahkan ribuan petani dan buruh di banyak bagian China tidak takut mengadakan perlawanan atau protes atas ketidakadilan.

Pada bulan Mei terjadi gempa dahsyat di Provinsi Sichuan yang menelan ribuan nyawa, menghancurkan sebuah desa. Ini diiringi dengan protes besar-besaran di Tibet, yang mendapat sorotan tajam dari media internasional. Pada bulan September pecah kasus pencemaran susu dengan zat melamin yang berbuntut panjang, sampai ke seluruh dunia. Krisis keuangan global pada bulan yang sama hanya menambah deretan kekecewaan di antara para petinggi.

Sebuah survei nasional yang diadakan majalah Xiaokang bersama Sina.com pada tahun 2008 yang lalu menemukan, hanya satu dari lima orang di China yang merasa bahagia. Untung ada obat yang cukup kuat, yaitu Olimpiade Beijing pada musim panas, yang memberi hiburan.

Memasuki Tahun Kerbau, Partai Komunis China, sejatinya, pusing tujuh keliling melihat tumpukan masalah-masalah di atas. Sebuah negara modern, kata Habermas, didirikan atas dasar legitimasi ekonomi. Maka, kemunduran di bidang ekonomi tidak bisa tidak akan menimbulkan legitimation crisis. Ini yang membuat pusing para petinggi partai.

Sukses yang dicapai selama ini selalu didaku oleh partai sebagai bukti kehebatan partai dalam memimpin bangsa China. Ucapan Wen Jiabao di atas kiranya bukan basa-basi. Partai Komunis China harus berbuat sesuatu untuk keluar dari krisis, bahkan ke luar dengan kepala tetap tegak.

Jalan buntu

Ini sebabnya, kecuali menempuh kebijakan menyuntikkan dana sangat besar untuk stimulus ekonomi, Pemerintah China juga aktif menjalankan kebijakan poverty reduction, terutama di pedesaan. Negara memang berperan besar. Untuk meneduhkan rasa amarah dari petani dan buruh yang termarjinalisasi, partai menyerukan agar masyarakat China mengembangkan solidaritas antarindividu. Kampanye ”masyarakat yang padu” (hexie shehui) terus-menerus dikumandangkan di seluruh China. Hu Jintao, sekretaris jenderal partai dan sekaligus kepala negara, jelas tidak ingin main-main menghadapi krisis ini.

Ketika ditanya apakah China akan ikut mengatasi krisis keuangan global, kepala dan sekaligus CEO dari sovereign wealth fund China, Lou Jiwei, mengatakan dengan tegas bahwa China tidak berniat menanamkan investasinya di institusi keuangan di Barat, tidak juga berencana untuk ”menyelamatkan” dunia. Bagi China, yang nomor satu adalah menyelamatkan diri sendiri.

Memang dari tahun 1990 hingga 2008 China sebenarnya benar-benar berhasil menghindari gelombang globalisasi untuk meraih keuntungan, tanpa terkena berbagai guncangan yang berarti. Globalisasi yang digerakkan oleh motif keserakahan yang juga global, bagi China, kini dimaknai sudah masuk jalan buntu. Lebih baik China kembali ”ke dalam” dan berkonsentrasi ekonomi domestik.

Suasana sendu seperti ini, sialnya, persis bersamaan dengan perayaan sukses reformasi China. Tiga puluh tahun yang lalu, pada 30 Desember 1978, Komite Sentral memutuskan ”mereformasi dan membuka”, sebuah keputusan yang amat historis. Sepanjang waktu itu, China telah dipuji karena berhasil mengentaskan 500 juta orang dari kemiskinan.

Dari sebuah bangsa yang diejek sick man of Asia menjadi the rising China, China telah membuktikan kepada dunia bahwa reformasi itu benar-benar berhasil. Tetapi, persis pada klimaks kegembiraan ini, datanglah badai krisis finansial global yang menakutkan itu. Tiba-tiba muncul rasa waswas. Jangan-jangan ini ”saat yang menentukan” itu, yang diprediksi oleh banyak ekonom akan tiba pada suatu waktu.

Pada Tahun Kerbau 2009 China kiranya akan meneruskan reformasinya. Konsentrasinya ada pada masalah di dalam negeri, yang merentang dari ekonomi, politik, sampai sosial. China kiranya tidak berupaya bermain di panggung internasional, apalagi mengambil alih kepemimpinan AS di dunia atau di Asia Timur. Duet Hu Jintao dan Wen Jiabao kiranya cukup kuat untuk menahan terpaan badai yang sangat keras.

Dr I Wibowo, Ketua Centre for Chinese Studies, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

China key to easing global recession

2009-01-17T14:41:00.001-08:00

China Daily
January 17, 2009

The United Nations is counting on China as Asia's "locomotive" for global economic growth, it said in a high-level report released on Friday.

In the World Economic Situation and Prospects 2009, UN experts forecast China will achieve between 7 and 8.9 percent growth this year, with the most likely figure being 8.4 percent.

In contrast, the global economy is forecast to grow by just 1 percent, down from 2.5 percent last year.

The UN report, jointly prepared by the UN Department of Economic and Social Affairs, the UN Conference on Trade and Development and five regional commissions, said China contributed about 22 percent to the world's economic growth last year, and the figure is set to grow this year.

Commenting on the report to China Daily, Wang Tongsan, an economist with the Chinese Academy of Social Sciences, said: "It is beyond doubt that China will play a more important role in the world economy as the US and Japan experience setbacks."

The US economy is expected to slide 1 percent this year, while Japan's is forecast to drop by about 0.3 percent, he said.

So this year will see China making an "increased contribution to the world", Wang said.

The UN report also forecasts a continuing deceleration of economic activity in East Asia, with regional GDP growth expected to drop to 6 percent this year, down from 6.9 percent last year and 9 percent in 2007.

Weakened trade with Europe and the United States will curtail growth in most economies in Asia, including China, it said.

However, with $1.95 trillion in foreign exchange reserves and a balanced government budget, the UN report said that China still has room to adopt more expansionary fiscal policies.

China has already announced a $586 billion stimulus package (equivalent to 15 percent of the country's GDP) to boost its growth, the report said.

Premier Wen Jiabao told the media recently that further government spending was planned.

In contrast, the stimulus packages launched in some developed countries are too small, the report said.

"Governments are hesitant to move too quickly on such stimulus packages, fearing possible negative repercussions in the medium term," it said.

While the need for international policy coordination and cooperation is more pressing than ever, the UN said there is "no credible, institutionalized mechanism for international coordination of stimulus packages or monetary policies".

The IMF and World Bank should take the lead roles in enhancing international policy coordination, as well as in the participation of emerging and developing countries, it said.

"That is in line with the stance of the Chinese government," Zhu Baoliang, an economist with the State Information Center, said.

Source:China Daily

http://english.people.com.cn/90001/90776/90884/6575904.html

China to the rescue?

2009-01-10T15:14:00.001-08:00

Stephen Marks (2008-12-17)

Stephen Marks looks at the rising influence of China in the global economy in the wake of the financial crisis. China’s top economic decision-makers, gathering for a key meeting in Beijing, were reported to be planning a new tax boost to the economy, as support was pledged to recession-hit firms from airlines to carmakers. But latest figures showed the recession’s impact was worse than expected. Officials began their annual three-day Central Economic Work Conference in Beijing, which sets the tone for policies for the coming year. Informed sources suggested they could cut business tax for enterprises by 1 percentage point from the current 5 percent which would amount to a 120 billion yuan ($17.5 billion) boost.

They were also said to be discussing raising the threshold of personal income tax from 2,000 yuan to 3,000 yuan a month to spur domestic consumption.

This follows the massive $586 billion stimulus package on announced on Nov 9. China needs at least 8 percent annual growth to employ the roughly 10 million people entering the job market each year.

At the same time emergency cash bailouts have been announced for China’s ailing airlines. The Financial Times reported on 10 December that China Eastern Airlines will receive a Rmb3bn ($437m) cash injection from the government, following an equal handout to China Southern Airlines with Air China, the third of China’s ‘big three’, expected to follow.

At the same time as they were promised continuing government assistance, the airlines were told to cut imports from abroad - a blow to manufacturers like Boeing and Airbus who were hoping a booming China market would help them through the recession.

Earlier, it was announced that Chery, one of China’s largest automakers, has arranged access to loans of up to Rmb10bn ($1.45bn) from the state-owned China Export Import Bank. The carmaker’s domestic sales have fallen in line with a sharp slowdown in Chinese car sales.

The news came as the China Association of Automobile Manufacturers announced a 10 per cent drop in November car sales in China, the world’s second largest market.

New figures showed China’s industrial production growing at what was said to be the weakest pace in nine years as exports slowed and the economy cooled.
.
According to the Financial Times: ‘exports fell in November for the first time in almost seven years. With demand in many of its main markets slowing sharply, Chinese exports declined 2.2 per cent from a year earlier. Imports also fell 17.9 per cent from a year earlier, according to Chinese customs figures, prompting the government to announce plans to further boost the economy.

‘The Chinese data shocked economists. The figures were far below forecasts, even in the light of sharp slumps in exports in November from both Taiwan and South Korea’.

This follows a warning from Central Bank Governor Zhou Xiaochuan that China needs to prepare for a “worst case scenario” as the global slump worsens.

Exporters of toys, clothes and furniture were reported to be cutting production or closing down, triggering a surge in labour disputes and increasing the risk of social unrest.

Nonetheless some business analysts remained optimistic about China’s business prospects as the massive stimulus package begins to kick in later next year.

Gao Xiqing, vice-chairman and President of China’s $200m sovereign wealth fund China Investment Corp, told the Financial Times that he will no longer risk investing in western financial institutions because of concerns about their viability and a lack of consistency in their governments’ policies.

And in a fascinating in-depth interview with ‘Atlantic’ magazine he reveals how he concluded years ago that financial derivatives are ‘bullshit’ and advises the West to ’be nice to the countries that lend you money’.

At the same time Lou Jiwei, the fund’s chairman and CEO, confirmed that China had no plans for further investments in Western financial institutions, nor did it have any plans to “save” the world through economic policies.

A similar message was delivered by senior Chinese officials as they lectured top US officials in Beijing for a top-level economic summit. As the Financial Times reported;

‘The US was lectured about its economic fragilities on Thursday as senior Chinese officials urged the administration to stabilise its economy, boost its savings rate and protect Chinese investments.

‘The message went to Hank Paulson, the US Treasury secretary, in Beijing for the strategic economic dialogue he helped launch to discuss long-term issues between the two countries.
...Wang Qishan, a vice-premier and leader of the Chinese delegation at the two-day talks, called on the US to take swift action to address the crisis.

“We hope the US side will take the necessary measures to stabilise the economy and financial markets as well as guarantee the safety of China’s assets and investments in the US,” he said....Although China also faces a rapidly slowing economy and rising unemployment, the tone of the comments reflected an underlying shift in power.’

Eswar Prasad, a senior fellow at the Brookings Institution, observed: “One result of the crisis is that the US no longer holds the high ground to lecture China on financial or macroeconomic policies.”

As Associated Press pointed out, ‘Beijing owns $585 billion in Treasury debt that has helped to finance U.S. budget deficits and its holdings of other U.S. assets are growing. But the weak dollar and financial turmoil have fueled Chinese anxiety about such investments.

Nonetheless US Treasury secretary Paulson stressed that continuing US engagement with China was producing results in getting the world economy through the crisis. And his team stressed that President-elect Obama’s transition team was being fully briefed.

And it seems likely that despite campaign noises hinting at protectionism and a strong line on Tibet and human rights issues, the Obama administration will also be committed to positive engagement. As Bloomberg reported;

‘With the U.S. now officially in a recession, China holds more cards than it did even a few months ago. Washington is more reliant on Beijing- the largest holder of U.S. Treasuries -- to buy more government securities to finance deficit spending...The upside of interdependence is that the two nations should be less likely now to take punitive measures against each other, says Nicholas Lardy, an economist who specializes in China at the Peterson Institute for International Economics in Washington. There’s no incentive for China to stop buying U.S. securities; it needs a safe investment for dollar reserves, and its growth depends on the health of the U.S. economy. Congress also may hesitate before demanding trade barriers against a country that’s the main source of cheap goods for budget- conscious consumers’

∗ Stephen Marks is a research associate with Fahamu’s China in Africa programme.

Source: http://www.pambazuka.org/en/category/africa_china/52762

Hu Jintao's "bu zheteng" baffles foreign media

2009-01-09T18:23:00.000-08:00

15:57, January 08, 2009

During the conference held on December 18 to commemorate the 30th anniversary of the reform and opening-up policy, after putting forward two major goals for the future, President Hu Jintao said that, "As long as we don't waver, don't slack off and don't ‘zheteng’ (折腾 in Chinese，get sidetracked), and as long as we firmly push forward reform and opening-up... we are certain to be able to successfully realize this grand blueprint and achieve the goals we are striving for."

Singapore's Lianhe Zaobao newspaper published an article on January 2 saying that, during the conference held by the Communist Party of China in commemoration of the 30th anniversary of the reform and opening-up policy, President Hu Jintao used in his speech a phrase from a northern Chinese dialect, "bu zheteng," something which has baffled the bilingual elite of Chinese and foreign media.

In demonstrating China's firm determination to walk the road of socialism, Hu used three "don'ts" in succession, saying, "As long as we don't waver, don't slack off and don't 'zheteng,' and as long as we firmly push forward reform and opening-up and walk the road of socialism with Chinese characteristics, we are certain to be able to successfully realise this grand blueprint and achieve the goals we are striving for."

According to the article, immediately after Hu used the phrase "bu zheteng", the audience at the Great Hall of the People burst out in a simultaneous laughter. In the official occasion of announcing the path to follow for a significant development, Hu, who was serious throughout his speech, suddenly used a colloquial expression, something which clearly sounded very intimate to the audience. However, the laughter also suggests that the audience understood what "zheteng" refers to and the connotation of "bu zheteng."

The author of the article believes that, since the country was founded by the Communist Party of China, the party has taken various wrong and ineffective paths, due to domestic and international factors. All previous political campaigns, the Anti-Rightist Movement and the Great Leap Forward, led to considerable damage to the nation's political and economical development. The Great Cultural Revolution, in particular, was the most harmful. Even the resolution of the reform and opening-up policy suffered a setback after 1989 and was not resumed until Deng Xiaoping's tour of the south of China in 1992. Today, all of the twists and turns as well as the mistakes made, are referred to as "bu zheteng", referring to the fact that China will not waste time in arguments about development direction and political conflicts, which are irrelevant to the development of the economy and can cause internal frictions. As well as targeting real issues, the phrase "bu zheteng" is characterized by great subtlety and precision.

Moving forward, for the international media that want to understand the thoughts of China, how can the phrase "bu zheteng" be translated?

Readers took the initiative to find all kinds of translations on the internet, such as "don't flip flop," "don't get sidetracked," "don't sway back and forth," "no dithering," as well as "no major changes."

When the above words were mentioned in casual conversations to colleagues from the English media, all agreed that none of the translations were adequate, since they do not convey the ideas of "chaos" and "self-consumption" associated with the word "zheteng."

Interestingly, during a press conference held by the State Council Information Office on December 30, when a reporter asked about "bu zheteng", the interpreter on site directly used the Chinese pinyin "bu zheteng" when referring to the phrase, drawing another round of laughter from the audience. Afterwards, this was praised by the Chinese media in articles saying that "bu zheteng" may become a proper noun in the English language.

After spending some time working on the translation of "bu zheteng", the Chinese pinyin "bu zheteng" has become its translation. It’s not the first time for Modern Chinese words to be added to the English vocabulary. Take spaceperson for example; North Americans use the word "astronaut," the former Soviet Union uses "cosmonaut," and now, since 2003, there has been a new word in space terminology, "taikonaut" (originating from Chinese pinyin "taikong," meaning outer space), which means Chinese spaceperson. As a country's national power grows, or it receives more attention, that particular country will have the opportunity to contribute to the vocabularies of foreign languages.

The article says that despite this, the official authoritative interpretation of "bu zheteng" is still absent, probably in order to leave ambiguous room for various interpretations. On the Internet, there are articles that highly praise the phrase "bu zheteng", saying that it demonstrates the wisdom of the Communist Party of China. At the same time, there are netizens that do not accept this, with some arguing that "ordinary people just want to live a trouble-free life and do not want any unnecessary trouble."

By People's Daily Online

http://english.people.com.cn/90001/90782/90873/6570469.html#

30 TAHUN REFORMASI CINA

2008-12-21T05:23:00.000-08:00

Empat belas tahun lalu saya meninggalkan Shenzhen, dan baru minggu lalu kembali ke sana. Saya hanya terkesima: kota itu sekarang berpenduduk 12 juta, dengan pendapatan rata-rata US$ 3000. Fasilitas kota ini terbilang aduhai. Dalam empat belas tahun itu Shenzhen membangun kereta api bawah tanah, membangun gedung konser yang anggun, mendirikan perpustakaan umum yang megah, tentu saja gedung dan jalan yang serba mulus. Kota itu bersih, tidak ada sampah, tidak ada baliho iklan yang berceceran di mana-mana dan mencemari pemandangan. Jangan lupa dua taman kebudayaan yang luas, "Window of the World" (taman kebudayaan dunia) dan "Zhongguo minyu wenhua cun" (taman kebudayaan Cina)

Shenzhen memang pantas dipakai sebagai ujung tombak reformasi Cina karena mulai dari Shenzhen kapitalisme masuk Cina. Sekaligus juga Shenzhen merupakan model pembangunan Cina yang berciri "state-led". Dan tentu saja Shenzhen adalah eksperimen sukses Cina mengadakan "zona ekonomi khusus." Kalau Shanghai sering dianggap sebagai "icon" keberhasilan pembangunan Cina, Shenzhen benar-benar adalah "legenda" model pembangunan Cina karena, berbeda dari Shanghai yang punya sejarah gemilang di tahun 1930-an, Shenzhen mulai dari sebuah desa nelayan berpenduduk 3000 orang. Tidak salah kalau KBRI di Cina mengadakan seminar “30 tahun reformasi Cina” di kota yang amat historis itu.

Sumberdaya manusia

Selama diskusi untuk menguak keberhasilan Cina, orang cenderung untuk menunjuk kepada keberanian Deng Xiaoping untuk memasukkan sistem pasar dan dengan demikian memasukkan kapitalisme. Tanggal yang biasa ditunjuk adalah 30 Desember 1978, ketika Sidang Pleno III Komite Sentral Partai berakhir dan mengesahkan rencana “reformasi dan keterbukaan”. Sejak saat itu orang menyaksikan akselerasi perubahan dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi pasar. Tidak heran kalau orang segera menyatakan bahwa keberhasilan reformasi Cina karena Cina menjalankan sistem kapitalisme! Seolah-olah kapitalisme menyelamatkan Cina!

Yang banyak orang lupa adalah bahwa reformasi Cina tidaklah mulai dari nol. Antara 1949-1978 (30 tahun), Cina telah mengadakan pembangunan fisik yang mengagumkan. Meskipun mengikuti model Uni Soviet, industri berat maupun ringan di Cina telah terjadi. Peleburan bijih besi ataupun produksi baja telah ada di Cina sejak tahun 1960-an. Minyak telah disuling di Cina juga sejak tahun 1960-an. Di bidang industri manufaktur, Cina telah menghasilkan sendiri bahan pakaian yang cukup untuk 700 juta penduduknya. Infrastruktur yang hancur lebur selama perang juga dibangun pada masa 30 tahun itu, terutama kereta api.

Namun yang lebih penting adalah pendidikan. Pemerintah komunis di mana-mana mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan pendidikan warganegaranya. Hal ini terjadi juga di Cina. Walaupun terjadi perdebatan sengit tentang hakekat pendidikan (elitisme!), pendidikan tidak pernah ditelantarkan di Cina. Wajib belajar telah diterapkan sejak tahun 1950-an. Maka tingkat “buta huruf” (illiteracy) di Cina pada masa Mao sangat rendah, kurang dari 7%. Untuk mendukung usaha ini, Pemerintah Cina pada waktu itu giat memperkenalkan aksara yang sudah disederhanakan, dalam arti mengurangi jumlah guratan dibanding yang dipakai pada masa kekaisaran.

Kecuali pendidikan, Pemerintah Mao mampu meningkatkan kualitas hidup, life expectancy meningkat dari 35 tahun (sebelum 1949) sampai ke 70 tahun (1978). Ini berkat sistem kesejahteraan sosial yang diterapkan di Cina – juga sejak 1950-an – yang menyediakan secara amat murah pelayanan kesehatan, perumahan, listrik, air. Buruh bekerja delapan jam per hari, enam hari seminggu. Selama setahun buruh berhak mendapatkan seminggu libur dan tetap digaji, di samping tiga minggu untuk kunjungan keluarga! Di pedesaan sistem irigasi sudah berjalan, pabrik-pabrik kecil sudah tersebar di komune-komune.

Dari sudut sumber daya manusia, Cina pada awal reformasi sudah memiliki modal yang amat besar. Ketika reformasi dimulai 30 tahun yang lalu, Cina dapat memobilisasi semua ini. Misalnya, perusahaan-perusahaan tidak menghadapi kendala dalam hal kemampuan baca dan berhitung dari mereka yang melamar kerja. Ketika universitas-universitas membuka pintu lagi pada 1979, tidak banyak pemuda-pemuda Cina yang terhambat dalam proses belajarnya karena buta huruf. Para lulusan universitas ini, pada gilirannya, dapat mengisi kebutuhan produksi ketika investor-investor asing masuk ke Cina. Seandainya Cina pada masa Mao tidak peduli dengan pendidikan (terutama dasar dan menengah), pada masa awal reformasi, pertumbuhan ekonomi Cina pasti mengalami bottle neck yang tak terkirakan.

Pertumbuhan ekonomi Cina pada masa Mao (1952-1978) sebenarnya cukup bagus, sekitar 6 persen (Barry Naughton, 1995). Masalah utama yang dihadapi di Cina pada awal masa reformasi adalah bahwa tenaga produktif di Cina terkekang oleh sistem ekonomi komando. Lulusan universitas, misalnya, tidak bebas mencari pekerjaan tetapi ditempatkan oleh negara, dan sangat sering tidak sesuai dengan bakat maupun keinginan si mahasiswa. Dibubarkannya sistem ekonomi komando, dalam arti sesungguhnya “membebaskan” tenaga produktif itu. Terjadilah semacam “ledakan” enerji yang dengan tepat disalurkan, sehingga proses produksi di Cina mengalami percepatan luar biasa. Dengan dibebaskannya tenaga produktif itu, pertumbuhan ekonomi dipercepat, malah seakan-akan menjadi tidak terkendali.

Bukan sumberdaya alam

Cina pada hakekatnya adalah negara yang miskin sumberdaya alam, sebagian besar wilayahnya berupa padang gurun yang tandus. Dibandingkan dengan Indonesia yang sedemikian kaya sumberdaya alam di darat maupun di laut, Cina sungguh-sungguh miskin. Dubes RI di Cina, Sudradjat, dengan tepat menunjuk kepada keberhasilan Cina di bidang pendidikan sebagai kunci terpenting reformasi Cina, terutama pada tahap awalnya. Cina memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya alam. Ketika reformasi memasuki tahap yang lebih tinggi, Cina dapat dengan lebih mudah mengembangkan sumberdaya manusia itu. Akan halnya kekurangan sumberdaya alam, Cina dapat menutupnya dengan memperolehnya (impor) dari negara-negara lain. Yang terjadi di Indonesia, justru kebalikannya. Kekayaan alam dieksploitasi sampai habis, sementara pengembangan sumberdaya manusia diabaikan. Barangkali ini dapat menjelaskan mengapa reformasi Indonesia selama 30 tahun (selama Orde Baru) tidak sustainable, dan ketika reformasi kedua setelah 1998 diadakan juga memperlihatkan kecenderungan yang sama.

BELAJAR DARI CHINA (LAGI)

2008-10-10T04:25:00.000-07:00

Kompas, 10 Oktober 2008

Oleh I Wibowo

Gonjang-ganjing susu dari China telah merembet ke seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya di sektor keuangan, tetapi juga susu! Susu dari China—entah apa pun mereknya—telah berputar ke seluruh dunia, baik ke negara kaya maupun miskin.

Bukan hanya susu, juga semua produk yang dicampur dengan susu dari China, roti, kue, es krim. Globalisasi susu tidak kalah menakutkan dibanding globalisasi keuangan! Badan kesehatan PBB, WHO, terpaksa ikut turun tangan.

Konon susu tercemar itu sudah dideteksi sejak lama di China, ada yang mengatakan sejak Maret 2008. Perusahaan pun sudah mulai menarik beberapa produknya. Namun, baru bulan September orang di China mulai panik. Mungkin setelah terbukti ada bayi yang mati karena minum susu beracun dan banyak lagi yang gagal ginjal.

Salah satu tafsiran yang mengemuka adalah pemberitaan tentang susu ini sengaja dikeluarkan sesudah Olimpiade Beijing agar tidak menimbulkan kekacauan dalam persiapan pesta olahraga itu. Ada juga yang mengatakan, perusahaan tidak mau rugi sehingga menunda-nunda sampai akhirnya tidak dapat ditunda lagi dan meletus pada bulan September. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kegagalan regulator

Berbagai ulasan yang muncul mengatakan, di China tidak ada sistem pengawasan yang serius. Negara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas makanan, ada sedikitnya 10 organ pemerintah yang mengurus soal keselamatan makanan di seluruh China. Mereka dituduh lalai dan tidak menjalankan tugas. Pemerintah China juga mengambil tindakan memecat sejumlah pejabat. Namun, rakyat tidak puas dan marah, kendati Perdana Menteri Wen Jiabao telah meminta maaf.

Jadi, yang dipersalahkan adalah regulator. Apa pekerjaan para pejabat itu? Para pejabat itu seharusnya memeriksa setiap produk, bahkan memeriksa dengan amat ketat. Dalam hubungan ini, yang dipersalahkan juga media di China yang tidak bebas. Memang media massa di China kini tidak lagi di bawah pengawasan ketat seperti pada masa Mao, tetapi tidak sebebas di Indonesia. Maka media yang di bawah negara juga kena getahnya. Seandainya negara tidak mengendalikan media, berita susu tercemar pasti sudah diketahui lebih awal dan tak menimbulkan korban yang mengerikan itu.

Pada saat bersamaan juga terjadi kegagalan regulator di belahan bumi lain, di AS. Krisis subprime mortgage sudah diketahui sejak Agustus 2007, beberapa bank sudah bangkrut sejak Januari 2008. Pertanyaan sama: mengapa Pemerintah Federal AS tidak berbuat apa-apa, menunggu sampai Lehman Brothers ambruk?

Media AS yang terkenal bebas mengapa terlambat mengangkat masalah ini? Tetapi yang menarik, solusinya juga sama, negara harus ambil tindakan. Selain menyiapkan dana talangan 700 miliar dollar AS, Pemerintah Federal juga berjanji akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat pada bank-bank, terutama bank investasi.

”Self-regulating market”

Baik China maupun AS sebetulnya menghadapi persoalan yang mirip: terlalu percaya akan self-regulating market. Setelah lama dicengkeram negara, China pada dasarnya masih pada tahap bersukaria merayakan kebebasannya. Salah satu eskpresinya adalah self-regulating market. Prinsip ini dipeluk dan dipuja oleh pelaku pasar maupun pemerintah. Pasar yang mampu mengatur dirinya akan menjalankan tugasnya dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi. Negara tidak perlu campur tangan.

Diyakini, pasar dapat menimbulkan kontrol sendiri atas produknya. Albert Hirschman, misalnya, mengatakan ada tiga sikap yang dapat diambil konsumen, exit, voice, loyalty (1971) Para pengusaha amat waspada jika ada banyak konsumennya exit. Begitu pula setiap voice (kritik atau surat pembaca) akan diperhatikan. Tetapi, masalahnya ada pada loyalty, mayoritas konsumen yang menunggu sampai terjadi perbaikan. Mereka menonjolkan keutamaan sabar untuk menghadapi kemerosotan sebuah produk kesayangannya. Sebagian besar konsumen yang bersikap seperti inilah yang membuat informasi tidak mengalir lancar. Mereka tetap membeli barang itu dan tidak ikut mengkritik.

Begitu terjadi musibah, segalanya sudah terlambat. Beruntunglah orang sudah exit sejak awal, mungkin juga mereka yang voice. Informasi tidak lancar karena berbagai kendala. Salah satunya adalah kebudayaan. Biro konsultasi Access Asia di kota Shanghai mengatakan, perusahaan Selandia Baru, Fonterra, yang menjadi rekanan Pabrik Sanlu, sebetulnya sudah tahu cukup awal, tetapi mereka tidak mau membukanya kepada masyarakat. Mereka khawatir membuat ”rekan lokalnya kehilangan muka”.

Kebudayaan ”takut kehilangan muka” telah menimbulkan distorsi dalam hal informasi dan dalam hal ini mekanisme pasar tidak mungkin mengubah karakter kebudayaan bangsa China.

Pemerintah China memang mempunyai seperangkat besar regulasi, tetapi saat ini Pemerintah China sedang bersemangat untuk menerapkan small government (yang amat mungkin dipelajari dari AS). Pasar diberi kebebasan luas untuk beroperasi. Persis sama dengan yang terjadi di AS terkait financial market. Setiap campur tangan Pemerintah, juga demi alasan kesehatan, selalu dicurigai sebagai ”intervensi negara” yang harus ditolak. Akibatnya pejabat negara lebih suka membiarkan pasar bergerak sesuka hatinya.

Belajar dari China lagi

Jelas, pasar tidak mungkin berjalan tanpa regulasi dari negara. Benar kata seorang profesor dari Institut Teknologi Beijing, Hu Xingdou, ”Selama ini tidak ada usaha untuk meletakkan ekonomi pasar pada sebuah landasan moral.”

Prof Hu meminta pemerintah untuk mengubah cara berpikir dan mengubah sistem (ekonomi) daripada menghukumi orang-orang. Pemerintah bahkan harus ikut campur tangan guna meyakinkan masyarakat maupun pelaku pasar untuk berpegang pada moral, tidak hanya mengejar keuntungan.

I Wibowo Ketua Centre for Chinese Studies FIB Universitas Indonesia

Source : Kompas, October 10, 2008

Setelah Olimpiade Beijing

2008-08-26T07:36:00.000-07:00

Kompas, Selasa, 26 Agustus 2008

Oleh I Wibowo

Olimpiade Beijing 2008 telah selesai! London dan penduduknya pun menjadi pusing: apa yang akan mereka tampilkan setelah Beijing berhasil menggelar semua kemewahan yang serba superlatif itu? Pusing karena biaya yang selangit, tetapi juga karena tingkat kreativitas yang mencapai titik setinggi itu.

Situasi ini juga akan membayang-bayangi kota-kota yang akan menyelenggarakan olimpiade setelah London. Atlet-atlet yang pernah mengikuti Olimpiade Beijing 2008 pasti akan membandingkannya dengan kehebatan Olimpiade Beijing itu. Ratusan juta pemirsa televisi di seluruh dunia pasti juga akan membandingkannya penyelenggaraan pesta olahraga paling megah itu.

China atau Beijing telah mematok sebuah standar penyelenggaraan olimpiade yang sangat tinggi. Ada hal lain yang berhasil ditancapkan China, yaitu kehebatan China secara keseluruhan. Semua pengamat mengakui bahwa sukses China menyelenggarakan Olimpiade Beijing 2008 ini merupakan panggung pementasan sukses reformasi China yang dimulai persis 30 tahun yang lalu (tepatnya Desember 2008). Baik bagi yang datang ke Beijing maupun yang tidak, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di awang-awang: bagaimana China mencapai semua ini?

Hasil kerja keras

Negara maju memang sering memakai istilah yang sangat menggurui: ”keajaiban”. Seolah-olah apa yang terjadi di China bukan hasil kerja keras, tetapi sebuah kerja simsalabim! Sukses China terdiri dari dua elemen yang digabung: politik yang iliberal dan pasar yang semiliberal. Kombinasi cantik dua hal ini kini diterima sebagai ”rahasia sukses” China untuk mengembangkan ekonominya dan meraup kekayaan yang melimpah sehingga dapat menyelenggarakan olimpiade yang tiada tara itu.

Politik iliberal artinya politik itu dijalankan di bawah kepemimpinan Partai Komunis China (PKC). Layaknya partai komunis, PKC melandaskan dirinya pada prinsip-prinsip Leninis, yang tidak mengizinkan munculnya partai-partai. Kalau orang mau menyalurkan pendapatnya, ia harus memakai saluran yang disediakan oleh PKC. Ada ”Dewan Konsultasi Nasional” yang menampung dan mengolah pendapat golongan yang tidak mau masuk PKC. Kepala desa dipilih lewat pemilihan umum di pedesaan, tempat 70 persen rakyat China hidup, tetapi media massa, juga internet, masih diawasi oleh partai. Hal ini menyebabkan timbul pendapat bahwa partai masih memaksakan pendapatnya. Namun, perbaikan dalam sistem hukum selama 30 tahun terakhir ini merupakan petunjuk bahwa partai lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Anggota partai kini bisa dituntut di pengadilan, apalagi yang terlibat dalam korupsi.

Sistem pasar yang semiliberal berarti bahwa negara masih menjalankan serangkaian intervensi dalam perekonomian yang sejak tahun 1978 melepaskan diri dari sistem ”terencana oleh pusat”. Akibat diterapkannya sistem pasar bebas ini berhasil melambungkan pertumbuhan ekonomi China menjadi seperti sekarang. Peran pengusaha swasta—asing maupun nasional—memainkan peran yang bebas. Meskipun demikian, seperti diketahui oleh semua pengamat, negara tetap menjalankan intervensi lewat empat bank terbesar milik negara, mengandalkan lebih dari 100 badan usaha milik negara (BUMN), mengatur sektor-sektor investasi asing, dan yang paling penting menjalankan kontrol atas devisa.

Dengan sendirinya, dua hal di atas bertabrakan dengan ideologi ”globalisme” saat ini yang berisi pasar bebas dan demokrasi. Globalisasi dengan ideologi globalisme seperti yang ada sekarang sedemikian gencar dipropagandakan di seluruh dunia oleh Amerika Serikat dan organisasi internasional yang didirikannya (Dana Moneter Internasional/IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO). Akibatnya, di seluruh dunia saat ini dibanjiri oleh wacana pasar bebas dan demokrasi. (Manfred Steger, Globalism, 2005) Semua negara di dunia ”harus” menerapkan pasar bebas dan demokrasi tanpa kecuali. Kalau tidak, ia akan berada di luar lingkaran yang dibangun oleh AS itu dan akan kena sanksi yang sepadan.

Deng Xiaoping bukan Mao Zedong yang dengan garang melawan AS. Bahkan, Deng sejak awal tidak mempunyai rencana atau garis besar bagaimana menjalankan reformasi ekonomi di China. Pedomannya hanya satu: tidak peduli kucing hitam atau kucing, yang penting kucing yang bisa menangkap tikus. Sangat menarik bahwa pragmatisme seperti ini malah menghasilkan bangunan politik yang iliberal dan pasar yang semiliberal. Semua ini bertentangan dengan ideologi globalisme yang dipromosikan oleh AS, dan dengan demikian Deng Xiaoping dan pengganti-penggantinya akhirnya secara tidak langsung telah menjalankan kebijakan anti-AS.

Arah globalisasi bergeser

AS tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Pertentangan dua wacana ini sangat kentara sebelum dan selama berlangsungnya olimpiade. Presiden Bush pagi-pagi sudah mengkritik tiadanya kebebasan beragama di China. Media yang dikendalikan oleh AS dengan gencar mengejek dan mengkritik China yang mengontrol mereka. China membalas secara frontal dan menolak kritik maupun ejekan itu. ”Kalau Anda ingin keamanan, polisi dan tentara harus dibiarkan untuk menjaga Anda,” kata mereka.

Setelah Olimpiade Beijing 2008, globalisasi dengan nilai-nilai yang American oriented telah berubah atau bergeser. ”Globalisasi dengan ciri khas China” kini muncul di horizon, menempatkan China sebagai acuan bagi dunia. China kini menjadi contoh atau model pembangunan yang berhasil. Secara diam-diam banyak negara sedang berkembang percaya bahwa model China itu pantas mereka tiru. Wacana seperti ini, yang dikenal dengan nama ”Beijing Consensus” merambat cepat ke seluruh dunia. Bukan pasar bebas dan demokrasi yang menggoda mereka, juga bukan politik totaliter atau pasar tertutup, tetapi yang ada di antaranya.

I Wibowo Kepala Centre for Chinese Studies, FIB Universitas Indonesia

Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/08/26/00374272/setelah.olimpiade.beijing

Tibet dan Empat Dilema China

2008-05-25T01:15:00.001-07:00

Kompas, Rabu, 23 April 2008

Oleh I Wibowo

Saat ini, China sedang gencar-gencarnya mengembangkan soft power, dan pesta olahraga akbar Olimpiade, yang diharapkan menjadi momentum penting yang akan membuat China semakin terpandang dan dihormati. Inilah kesempatan emas setelah 100 tahun China dapat memamerkan ”kedigdayaan”-nya kepada seluruh dunia.

Dalam Kongres Ke-17 Partai Komunis China bulan Oktober 2007, keinginan membangun soft power itu ditegaskan oleh Hu Jintao. Namun, China tiba-tiba harus berhadapan dengan Tibet, yang sejak 10 Maret 2008 terus bergolak dan mencapai titik didih yang menakutkan.

Dilema sulit

Meledaknya kerusuhan anti-China di Tibet menyebabkan China terjebak dalam dilema-dilema sulit.

Dilema pertama, di satu pihak, China harus mampu memperlihatkan sikap positif, lebih baik lagi, sikap suka berdamai. Persoalan Tibet hanya bisa diselesaikan lewat dialog dan perundingan, dan hal tersebut sudah disadari oleh Pemerintah China.

Namun, di lain pihak, kalau cara ini dilakukan dengan Tibet, China harus juga melakukannya dengan gerakan kemerdekaan Xinjiang, maupun dengan Taiwan, bahkan gerakan-gerakan lain yang sampai kini masih ”tidur”. Hal ini dengan sendirinya akan membangkitkan semangat mereka untuk juga merundingkan ulang status mereka.

Dilema kedua, berhubungan dengan yang pertama. Seandainya Pemerintah China bersedia duduk berunding dengan gerakan-gerakan kemerdekaan itu, mayoritas rakyat China tidak akan mendukungnya. Selama pembangunan ekonomi yang mencengangkan dunia, Pemerintah China secara efektif memakai kartu nasionalisme untuk menggerakkan rakyatnya untuk membangun negara.

Saat ini, rakyat China pada dasarnya sedang bermimpi akan mengembalikan ”kebesaran dan kejayaan China” (fuqiang zhongguo) sedemikian rupa sehingga rakyat China rela bekerja keras, siang-malam, berkorban demi kebesaran negara.

Propaganda ”pendidikan patriotisme” (aiguozhuyi jiaoyu) telah sangat berhasil, tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Maka, rakyat China pasti akan marah dan murka kepada pemerintahnya jika menolerir gerakan yang ”menghina” bangsa China dan ”memecah belah ibu pertiwi”.

Komplikasi ideologis

Dilema ketiga berhubungan dengan ideologi komunisme. Berdamai dengan Dalai Lama, yang adalah pemimpin tertinggi agama Buddhisme Tibet, sekalipun ini dapat diterima dari sudut strategi politik, akan menimbulkan komplikasi ideologis.

Sejak Partai Komunis China berkuasa di Daratan China pada 1949, Pemerintah China selalu bersikap antiagama. Berbagai strategi telah disusun untuk mencegah berkembangnya agama kendati ada kelonggaran akhir-akhir ini.

Secara efektif, Pemerintah China berhasil menanamkan keyakinan di kalangan rakyat China bahwa agama adalah ”takhayul feodal” (fengjian mixin), yang akan lenyap seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Sangat sulit bagi Pemerintah China berunding dengan pemimpin agama apa pun, termasuk dengan Dalai Lama, karena hal ini bertentangan dengan keyakinan ideologis resmi saat ini.

Dilema keempat, Pemerintah China sadar bahwa ia memerlukan dunia internasional, terutama dalam membangun citra sebagai negara yang ramah dan bersahabat. Ini sangat tampak dalam pengumuman setiap pejabat China bahwa China tidak akan menjadi ancaman dan akan ikut membangun dunia yang damai dan bebas dari konflik. Di mana saja, mereka menjual slogan ”dunia yang harmonis” (hexie shijie) yang sebelumnya dirumuskan sebagai ”bangkit dengan damai” (heping jueqi).

Jika China terus memakai kekerasan di Tibet, dunia akan kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata itu. China akan tampak sebagai unsatisfied power sehingga timbul gambaran China ”ancaman” bagi dunia. Baiklah dicatat bahwa saat ini sedang beredar China Threat Theory yang merugikan dirinya. Kalau tetangga-tetangga terdekatnya melihat China sebagai naga yang memperlihatkan taringnya, China pasti akan mengalami pengucilan lagi, seperti pada masa Perang Dingin.

Ujian besar

Tibet benar-benar menjadi sebuah ujian besar bagi China. Pemerintah China sudah didorong oleh banyak pemimpin dunia untuk mengadakan perundingan dengan Dalai Lama. Namun, menurut catatan, China telah gagal menghindarkan pemakaian kekerasan. Tentara Pembebasan Rakyat telah dikerahkan masuk ke Tibet dan terlibat dalam konflik dengan demonstran sehingga terjadi penembakan dan jatuh korban.

Sementara itu, Pemerintah China terus-menerus mengecam dan mengutuk pengikut-pengikut Dalai Lama dengan kata-kata yang makin pedas, bahkan menuduh Dalai Lama—seorang tokoh agama yang sangat dihormati di dunia—sebagai dalang semua kekerasan itu.

Sementara itu, dikabarkan bahwa di kalangan rakyat, api nasionalisme sudah berkobar besar. Mereka marah kepada orang Tibet dan mendukung pemakaian kekerasan terhadap Tibet. Dalam situs-situs di China terpampang caci maki terhadap orang Tibet. Mereka mengecam semua gerakan demonstrasi yang muncul di London, Paris, dan San Francisco.

Sebagai balasan, muncul seruan boikot terhadap Carrefour di seluruh China karena aksi demonstrasi di Paris itu dan juga karena Presiden Prancis berencana tidak hadir dalam upacara pembukaan Olimpiade. Seruan boikot ini bahkan juga sampai ke Indonesia lewat SMS!

Pemerintah China benar-benar terperangkap dalam dilema, dengan risiko gagal mengembangkan soft power. Di dunia yang makin mengglobal ini, setiap gerak-gerik negara akan dipantau oleh ratusan juta manusia, yang tidak semuanya bersimpati dengan nilai-nilai perjuangan China.

Tayangan media massa internasional dan nasional mempunyai peran penting. Amerika Serikat yang telah menggenggam soft power yang sedemikian tinggi saja bisa dikritik dan dikecam, apalagi negara yang tengah membangun soft power-nya.

I Wibowo Ketua Centre for Chinese Studies FIB Universitas Indonesia

China and the Global Civil Society

2008-05-25T00:47:00.000-07:00

Jakarta Post, 15 May 2008

When the demonstrations by the monks of Tibet erupted on March 10, 2008, leading to the violent repression by the Chinese military, why were there no comments from state leaders around the world? Every single leader held their tongues tight. The French president could be considered an exception.

In East and Southeast Asia there was even greater silence, no statement by state leaders either on the repression itself or on the coming Olympics in Beijing. As China was taking control in Tibet, there was less and less voice of concern from the world leaders.

The silence of the state leaders around the world was alarming. Nevertheless, it did not stop global civil society from expressing concerns. Their voice came out in coincidence with the rally of the Olympic torch first in London, then in Paris, San Francisco and many other major cities.

Of course they knew the Tibet issue could not be linked with the Olympics, but this was the best stage for them to attract the attention of the world. In Indonesia, a similar demonstration, albeit of a much smaller scale, was reported. The mass media -- printed and electronic -- played an important part both in spreading the news from various cities where the demonstrations took place. The world saw the protests around the world, and the unfortunate violence of some protesters.

This phenomenon is very much in line with the action of global civil society to protest the ministerial conference of the World Trade Organization (WTO) in Seattle in late 1999. The big turnout changed the nature of the demonstration, such that it was eventually called "the Battle of Seattle".

The global civil society -- a network of various NGOs around the world -- so far has been active in voicing concern every time the IMF, the World Bank and the WTO hold meetings any place in the world. These people come from all corners of the world, ignoring their differences of race and religions, being united to the cause that was neglected by the states.

Our world has indeed displayed a strange configuration where states collude with other states to undermine the interest of their people. The states in the world are now kowtowing China, perhaps out of reverence, but most of the time out of fear of retaliation by the mighty China.

The same is true with the attitude of the states towards the IMF, the World Bank and the WTO; state leaders shut their mouths in face of the plight of their people. The term "constituent", for these leaders is no longer relevant, perhaps already moribund.

In both cases, the state (leaders) act independently, simply protecting their private interest at the expense of the interests of the people.

Can the state control global civil society? Hardly possible. Democracy grows hand in hand with global civil society; the more democratic one country become, the stronger the civil society.

In Europe and in the United States, where democracy has taken deep root, the civil society was more active and expressive than in Indonesia or other countries in Asia. Indonesia is the home of thousands of NGOs, local and international, and it is understandable that protests also erupted.

The Indonesian state could only protect the torch from being extinguished, and wisely enough, it carried out the march of the torch in a closed stadium in Senayan. The global civil society cannot be prevented from voicing their concern for human dignity.

James Mann, in his book The China Fantasy (2007), tries to show that, at the moment, there is a clear trend where state leaders avoid criticizing China. "Over the past 15 years, the discussion about China in the United States and in many other countries have settled into a familiar pattern.

"Whenever someone voices alarm about events or developments in China, that person is offered a soothing response that urges a more 'enlightened' understanding."

Mann, however, should not be too pessimistic because the global civil society will be taking the responsibility over to speak up on concerns about the plight of their fellow human beings.

Just as global civil society stands up against the IMF, the World Bank and the WTO, so do they speak for all sorts of social problems existing in countries around the world. Tibet is one, and Darfur is another.

China, actually, is not alone. So many countries, including Indonesia, are under daily close scrutiny by various groups of NGOs with headquarters spread all over the world.

It is high time for China to live in peace with the global civil society, along with the state actors and the global business actors. This is not impossible as civil society in China is also growing fast.

The writer is head of the Centre for Chinese Studies at the Department of Cultural Sciences, University of Indonesia. He can be reached at iww@indo.net.id

CHINA, TIBET AND RELIGION

2008-03-25T06:47:00.000-07:00

The current bloody clash in Tibet open the eyes of the world to the stark reality of China, namely religion. Since the start of the communist regime in China in 1949, China has taken a tough stand against religions. The government only acknowledges five religions: Daoism, Buddhism, Islam, Protestant Churc hes, and Catholic Church. By formally acknowledging these five religions, the state also has the right to intervene in the religions by forming “association” or “organizations.” The situation is very similar to Indonesia during the “New Order” when the state acknowledged five religions and created organizations for each religion. It is, therefore, very difficult for China and Indonesia during “New Order” to accommodate religions outside the “five formal religions,” and easily suppresses them for reason of breaching the regulations.

Of course, it is the right of a regime that claims to be holding the ideology of communism. Religion, in Marx’s words, is opium to people as it makes them to forget the oppression by the capitalists. But, religion will fade away as science and scientific method take hold among the people. To combat religions, accordingly, is one of the main tasks of the state to protect the people. First, the state should carry out a policy that limit the operation of religion (as it has to limit the spread of drugs and narcotics); secondly, the state should also develop science and scientific outlook. The Chinese state is tirelessly campaigning that religion is “not scientific” and that it is the remnant of “feudal superstition.”

During Mao’s time, basically, the activities of the religions were put to a halt. Although the state guaranteed the freedom of religion, it also promoted the freedom of “not believing in religion.” This latter clause became the foundation of the state policies to forbid the activities of religions to develop their followers (“proselytization”). At the height of the Cultural Revolution (1966-1969), all religious buildings and religious symbols were attacked and destroyed by the Red Guards, an act of vandalism that caused grave damages to churches, temples, and mosques, many of them were of historical and cultural values. Religions were nearly erased from China, only in clandestine did they survive.

Along with the advent of “Reform and Openness” in 1978, China also liberalizes its policies towards religions. People go the worship places again, and the number of the religious followers also increased significantly . The Chinese government goes even further as far as providing funds to rebuild the damaged churches, temples and mosques, even places for educating their ministers. There is indeed a breath of freedom in the air.

Nevertheless, China still keeps the law that acknowledges only five religions, including the government-sponsored organizations of religions. The suspicion against religions are still firmly in place. Going beyond the deep hatred to religions, however, they are now holding a milder attitude, arguing that religion is only a temporary phenomenon that will fade away as material progress and science are taking root in China’s soil. Perhaps, they argue that at the “early stage of socialism,” as capitalism is allowed to survive, the typical capitalist character of capitalist society (religion as opium) is also given room.

The clash in Tibet cannot be fully understood without referring to the Chinese attitude to religion. Unlike the other five official religions, Tibet Buddhism occupies a territory, and that it has its own leader both in religious and political matters. The Tibet people, being a faithful and loyal follower of their religion, is more readily to show their allegiance to Dalai Lama, more so than to the Chinese president. It is indeed a unique situation in China. In the eyes of the Chinese leaders, Tibet is not an ordinary religion (like the other five religions), but one that could pose threat both to the credibility of Marxist ideology and to China’s political unity.

The Chinese government simply could not swallow a situation where there is a territory in Chinese soil under the rule of a religious leader that has the desire to exert its autonomy in China. China does give autonomy to “minority groups”, but they do not have “religious leaders.” The invasion of China into Tibet (1959) can be interpreted to make Tibet like other “autonomous regions.” But China could not achieve this end, even after it could force the Dalai Lama flee Tibet. Dalai Lama is still regarded as leader and continues to be the symbol of unity of the Tibet Buddhism and Tibet people.

True to its believe in Marxism, China has made a series of efforts to introduce modernity to Tibet, especially by bringing in modern economy. Two years ago the Chinese government has connected Tibet to Beijing and other parts of China by building a railway, a technology feat that drew praise from around the world. Tibet, in Chinese parlance, is to be led along the path of science and scientific outlook, with a hope that it will eventually mitigate the power of religion and delegitimize the Dalai Lama. The current protest by Tibet people is a testimony of a failed policy.

Evidently, China is still struggling to cope with a traditional but always modern phenomenon, namely religion. Not only did China find difficulty to manage Tibet, it also has to find sophisticated ways how to face the other religions such as Islam, Catholic Church and Protestant Churches. Islam in Xinjiang still needs a special attention, and Protestant churches across China also need a degree of accommodation. There is a progress with regard to Beijing’s approach to Vatican recently, but China is still suspicious of the Vatican. All of these only emphasize the fact China is still stuck to an old paradigmatic view on religion.

I.Wibowo, Head of the Centre for Chinese Studies, FIB, University of Indonesia.

Wawancara dengan KOMPAS

2008-02-27T14:59:00.000-08:00

Kompas, 10 Februari 2008

Oleh Ilham Khoiri

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.10.03352888&channel=2&mn=21&idx=21

Masyarakat keturunan China yang berdatangan ke Nusantara sejak
berabad-abad silam adalah bagian penting dari sejarah bangsa
Indonesia. Namun, sejak zaman kolonial, kelompok etnis ini kerap
menjadi sasaran prasangka, diskriminasi, bahkan kekerasan. Baru lima
tahun terakhir bertiup angin segar kebebasan.

Menurut Dr I Wibowo Wibisono (56), Kepala Centre for Chinese Studies,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, proses
pembebasan terjadi akibat desakan Reformasi, dan terutama dipicu
Tragedi Mei 1998. Proses itu, secara kebetulan, bersamaan dengan
kebangkitan Republik Rakyat China (RRC) sebagai kekuatan ekonomi di
kawasan Asia dan dunia.

Ditemui di rumahnya di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (29/1)
siang, Romo Wibowo " begitu ia disapa" terlihat santai. Ia menyebut
kondisi kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang
membaik ini sebagai proses "liberalisasi."

Kondisi sekarang relatif lebih bebas setelah sejumlah peraturan yang
mengekang mereka tidak diberlakukan lagi, seperti Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, yang melarang pertunjukan seni budaya
China di depan umum. Istilah pribumi dan nonpribumi sudah dihilangkan.
Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai salah satu hari raya dan hari
libur nasional dan dapat dirayakan secara terbuka dengan pentas
seni-budaya China yang meriah, seperti 7 Februari lalu.

Lima tahun terakhir tumbuh berbagai organisasi orang Tionghoa. Ada
yang berbasis klan, asosiasi atas dasar provinsi asal, serta muncul
banyak yayasan sosial. Bahasa Mandarin terbuka dipelajari siapa pun,
sejajar dengan bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris.

Reformasi dan Tragedi Mei

Reformasi menyusul Tragedi Mei 1998 adalah sejarah besar yang mengubah
konstelasi politik di negeri ini. Setelah Soeharto lengser, media
massa langsung menyoroti Tragedi Mei yang sebagian korbannya adalah
masyarakat keturunan Tionghoa. Masyarakat langsung turut bersimpati.
"Itu seperti blessing in disguise," ujar Wibowo.

Peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa memicu
kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan kemudian menguakkan
berbagai fakta mengenai peristiwa serupa di Tanah Air, khususnya di
berbagai wilayah yang ditetapkan sebagai daerah operasi militer.

Peristiwa pemerkosaan yang terjadi bersamaan dengan kerusuhan Mei itu
sangat mudah dikaitkan isu rasisme meski banyak pihak menolaknya.
Namun, apa pun latar belakangnya, peristiwa itu bergema ke seluruh
dunia, di New York, Los Angeles, London, dan Hongkong, dan menyebabkan
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Kekerasan
terhadap Perempuan, Radikha Coomaraswamy, berangkat ke Indonesia untuk
melakukan investigasi dan melaporkan peristiwa itu dalam sidang PBB.

"Seandainya Tragedi Mei tidak terjadi, mungkin proses liberalisasi itu
akan lambat sekali," Wibowo menambahkan, "Persoalan China akan dapat
prioritas belakangan. Yang diprioritaskan tentu perkara politik,
konflik agama, dan Timor Timur."

Setelah itu?

Presiden Habibie dipaksa mengakui dan meminta maaf atas Tragedi Mei
1998. Presiden Gus Dur melakukan inisiatif luar biasa. Begitu
terpilih, dia pergi ke China, lalu mencabut Inpres tahun 1967 yang
mengekang ekspresi masyarakat China. Presiden Megawati menetapkan
Imlek sebagai hari raya nasional.

Bagaimana masyarakat Tionghoa menyikapi Tragedi Mei?

Kalau menggunakan teori ahli politik ekonomi AS, Albert Hirschman, ada
tiga respons yang paling dimungkinkan, yaitu exit, voice, loyalty.
Kelompok pertama, exit, pergi keluar, ke Singapura, Hongkong, atau
Thailand.

Kelompok kedua adalah kumpulan voice. Mereka melakukan protes, antara
lain dengan menulis di koran, internet, atau bicara di radio dan
televisi. Sebagian mendirikan organisasi dan lewat institusi itu
menuntut keadilan. Ada yang mendirikan Partai Tionghoa Reformasi,
organisasi nonpemerintah, dan organisasi massa seperti Perhimpunan
Indonesia-Tionghoa (Inti).

Kelompok besar lain, yaitu loyalty, diam, menunggu, apakah ada
perubahan atau tidak. Kalau lebih buruk, mungkin akan lari juga. Kalau
tidak, ya ditahan-tahan. Mereka ini mencakup kelompok pengusaha,
pedagang, dan orang biasa.

Jumlah orang Tionghoa di Indonesia lebih kurang tiga juta. Kelompok
yang exit sekitar 10.000 orang, voice sekitar satu juta. Dua juta
lainnya termasuk loyalty. Selama ini yang menonjol kelompok voicesaja,
seperti Edi Lembong atau Ester Yusuf.

"The rise of China"

Liberalisasi masyarakat Tionghoa di Indonesia, menurut Wibowo, sedikit
banyak juga dipengaruhi faktor internasional, yaitu kebangkitan
ekonomi-politik RRC pada akhir tahun 1990-an, the rise of China. China
punya peran dan pengaruh politik yang semakin besar di Asia dan dunia.

Olimpiade akan diselenggarakan di Beijing tahun ini. China menawarkan
Free Trade Agreement (FTA) dengan ASEAN tahun 2006. Jika ingin bergaul
di dunia internasional, terutama di bidang perdagangan, Indonesia
harus punya hubungan baik dengan China, yang sama-sama menjadi anggota
World Trade Organization (WTO).

Apakah orang Tionghoa di sini bisa dikaitkan dengan RRC?

Pemerintah China mengatakan, orang-orang berdarah China yang bukan
warga negara RRC disebut Huaren. Sementara orang China yang jadi warga
negara China disebut Hoakiao.

Pemerintah China tidak mengurusi warga keturunan China di negara lain,
orang Huaren itu, karena memang dianggap bukan warga negara RRC. Harap
dicatat, saat Tragedi Mei 1998, Kedutaan Besar China di Jakarta tidak
mengambil komentar apa pun. Pemerintah China menganut kebijakan
non-intervensi.

Diskriminasi

Liberalisasi kelompok etnis Tionghoa menunjukkan terjadinya perubahan
penting jika dihadapkan dengan diskriminasi pada masa Orde Baru.

Politik asimilasi yang diterapkan Pemerintah Orde Baru menimbulkan
trauma bagi sebagian orang Tionghoa. Banyak yang terpaksa mengganti
nama dengan nama "Indonesia." Mereka tak boleh tinggal di tingkat
kabupaten ke bawah sehingga terpaksa menetap di kota-kota saja.

Banyak lapangan pekerjaan ditutup untuk kelompok China, seperti tak
boleh jadi pegawai negeri, jadi tentara, atau menteri. Mereka akhirnya
mengembangkan perdagangan, dan banyak yang menjadi kapitalis. Padahal,
dalam tradisi Konfusian, strata masyarakat China yang nomor satu
justru sarjana, petani, perajin, baru pedagang.

Diskriminasi Orde Baru terlacak dari pemakaian kata "Tjina" untuk
menyebut masyarakat keturunan China. Wibowo mengungkapkan dokumen
tertulis hasil kesimpulan Seminar Pertama Angkatan Darat Republik
Indonesia di Bandung, bulan Agustus tahun 1966.

Catatan itu menyatakan, "...untuk menghilangkan rasa inferior terhadap
bangsa kita sendiri serta menghilangkan rasa superior pada bangsa
Tjina, maka kami memutuskan untuk kembali memakai penjebutan Republik
Rakyat Tjina dan warganegara Tjina dari Republik Rakyat Tiongkok dan
warga negaranya..."

Seberapa kadar diskriminasi itu sekarang?

Harus pakai skala. Kalau skalanya 1-10, skala diskriminasi pada Orde
Baru mencapai 10. Sekarang mungkin tinggal empat. Tetapi, masih ada
ganjalan, misalnya soal SBKRI (Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan
Republik Indonesia) yang sudah dicabut, tetapi dalam praktiknya masih
berlaku di mana-mana.

Diskriminasi pada akar rumput masih terjadi. Itu tak terelakkan. Yang
penting, state-nya tak lagi diskriminatif, tidak mendukung rasisme.
Bahwa di dalam masyarakat masih terjadi diskriminasi, ya memang butuh
pencerahan lama. Namun, diskriminasi juga terjadi antar-anggota
masyarakat dari etnis yang sama, termasuk etnis Tionghoa, atas dasar
kelas sosial karena faktanya masyarakat Tionghoa itu tidak tunggal.

Di AS pun sampai sekarang kulit hitam masih diperlakukan
diskriminatif. Juga di Eropa. Bagaimanapun, kodrat manusia itu rasis.
Butuh pencerahan dan pendidikan agar tak rasis.

Apakah proses integrasi di sini sudah maksimal?

Sebagai perbandingan, sekarang kelompok etnis China di Malaysia tidak
mau memakai Bahasa Melayu pada etnis Melayu. Kebijakan politik
pemerintah di sana adalah segregasi. Di sini integrasi dalam bahasa
sudah terjadi. Semua orang, termasuk orang Tionghoa, sama-sama
menggunakan bahasa setempat, mau bahasa Jawa, Betawi, Surabayan,
Semarangan, apa saja.

Dalam perkawinan memang belum terlalu lebur. Di Amerika, yang
kesadaran akan kesetaraan sudah begitu tinggi, orang kulit hitam tetap
kawin dengan kulit hitam, orang kulit putih dengan kulit putih.
Mungkin hanya 10-20 persen orang hitam yang mau dengan orang putih.
Itu pun biasanya yang laki-laki kulit hitam, yang perempuan putih. Di
Eropa juga sama.

Apa yang mengkhawatirkan dari proses liberalisasi?

Kalau orang Tionghoa menjadi eksklusif lagi, itu akan berbahaya karena
menimbulkan sekat-sekat. Tetapi, kemungkinan itu kecil. (Jimmy S
Harianto/ Maria Hartiningsih)

CINA SEBAGAI KIBLAT KEBUDAYAAN DI ASIA TIMUR

2008-02-08T00:12:00.000-08:00

I. Wibowo

Centre for Chinese Studies, FIB, Unversitas Indonesia

Sebetulnya, dua kali Cina “mengalami kebangkitan” dan pada kedua kesempatan itu Cina menimbulkan kegoncangan. Yang pertama pada tahun 1949, ketika Cina di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil memperoleh kemerdekaannya dan mengumumkan diri sebagai negara komunis. Seluruh dunia, termasuk Asia, goncang dengan munculnya Cina yang kuat. Amerika Serikat perlu mengerahkan kekuatan bersenjatanya untuk mengepung Cina dan menjalankan containment policy. Dari tahun 1950-an hingga tahun 1990-an dunia harus hidup dalam suasana ketakutan akan Cina sebagai negara komunis yang ganas.

Pada tahun 1990-an, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, dan kemajuan pesat perekonomian Cina, muncul juga kegoncangan di seluruh dunia. Kali ini bukan karena Cina mengancam dengan ideologi komunismenya, melainkan dengan kekuatan ekonominya yang dahsyat. Seluruh dunia goncang karena banjir ekspor produk dari Cina yang murah, yang menghancurkan industri domestik banyak negara. Amerika Serikat kali ini tidak mampu berbuat banyak kecuali berteriak-teriak keras, mengritik Cina. Begitu juga banyak negara lain.

Kebangkitan Cina yang kedua ini berbeda dari kebangkitan yang pertama karena Cina tidak hanya bangkit di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang-bidang lain. Pada saat ini, di samping produk ekspornya yang murah, Cina juga dikenal lewat prestasi olah-raganya yang mencapai tingkat dunia. Yao Ming, dan disusul oleh Yi Jianlian, telah berhasil menembus klub elit bola basket Amerika Serikat, NBA. Hanya di bidang sepak bola Cina belum bisa bicara banyak. Film-film Cina dihargai di festival-festival internasional, bahkan memenangkan berbagai hadiah yang amat prestisius. Begitu pula banyak pemain musik (a.l. Liu Siqing, biola, Lang Lang, piano) yang mendapat sambutan meriah di aneka gedung kesenian di seluruh dunia. Pelukis-pelukis Cina (a.l. Fang Lijun) juga telah menghiasi banyak pameran di galeri-galeri terkenal di dunia dan diburu oleh para kolektor lukisan. Lewat karyanya Gunung Sukma (灵山), pengarang Gao Xingjian, memenangkan hadiah Nobel Kesusasteraan 2000. Pada tahun 2003 Cina berhasil melontarkan satelit yang membawa manusia yang mengorbit di luar planet bumi, negara ketiga di dunia yang bisa melakukan hal ini (sesudah Rusia dan Amerika Serikat).

Catatan singkat di atas disampaikan untuk sekedar menggambarkan kebangkitan Cina yang lebih luas. Semakin Cina mampu mengembangkan kebudayaannya, semakin besar pula power yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Joseph Nye yang membuat analisis kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Negara ini menjadi superpower tidak hanya karena kekuatan kerasnya (hard power), tetapi juga kekuatan lunaknya (soft power). Apa yang terjadi di Asia Timur di masa depan tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan Cina dalam hal soft power ini. Kalau Cina terus menanjak seperti sekarang, di segala bidang, dapat dibayangkan bahwa Cina akan menjadi kekuatan yang luar-biasa. Hal ini yang harus diperhitungkan sejak sekarang.

Dalam makalah ini akan diperlihatkan bagaimana Cina telah mengembangkan faktor kebudayaan yang dipakainya untuk mengembangkan soft power. Sesudah itu akan dibuat beberapa assessment dan akan dilanjutkan dengan memperhitungkan implikasi yang muncul dari situ.

MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN

Cina saat ini dengan sadar mengembangkan kebudayaan (culture) dalam rangka usahanya untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Menurut Direktur Informasi, Zhao Qizheng (2006), Cina saat ini mengalami “defisit kultural” yang serius, artinya Cina tidak mempunyai cukup kekuatan di pasar kebudayaan dunia. Harus segera dilakukan usaha untuk membalikkan situasi ini, katanya. “Cina tidak akan memnjadi kekuatan kebudayaan sampai Cina menguasai pangsa pasar kebudayaan di pasar kebudayaan dunia. Hanya jika Cina mampu menjadi adidaya kultural, maka Aina akan menjadi sebuah kekuatan adidaya di dunia.” (Xu, 2007). Hal yang serupa dikatakan oleh Liu Changle (2005), seorang direktur eksekutif sebuah stasiun TV. Dia melihat meskipun penduduk Cina merupakan 20% penduduk dunia, tetapi 80% media dunia dikuasai oleh media berbahasa Inggris. “Media non-Barat, termasuk media Cina, tersingkir dari arus utama dunia, dan kami ada di posisi yang lemah.” (Liu, 2005).

Kesadaran ini segera mendorong Pemerintah Cina untuk menyusun sebuah rencana strategis pengembangn kebudayaan untuk mendorong ekspor kebudayaan Cina dan memajukan kebudayaan Cina di luar-negeri. (Xinhua News Network, 2006). Rencana ini didasarkan pertimbangan bahwa kebudayaan memainkan peran menentukan dalam pertarungan internasional, terutama untuk mengukur kekuatan kompetitif sebuah negara secara komprehensif. “Kekuatan kebudayaan makin menjadi tolok ukur untuk mengukur kekuatan nasional secara menyeluruh. Di panggung internasional, Cina tidak hanya memerlukan kekuatan di bidang ekonomi, sains, teknologi, dan pertahanan, tetapi juga kekuatan kebudayaan yang tangguh di gelanggang persaingan internasional.” (Xinhua News Network, 2006). Ditekankan bahwa Cina harus secara nyata meningkatkan saluran-saluran untuk terjadinya tukar-menukar kebudayaan, menyebarluaskan media berbahasa Cina di luar negeri, serta menaikkan daya saing serta dampak dari produk-produk kebudayaan Cina.

Dalam kesempatan sebuah konferensi para seniman dan sastrawan pada bulan November 2006, Hu Jintao, Kepala Negara dan sekaligus juga Sekretaris Jendral Partai Komunis Cina, membuat sebuah pernyataan yang tajam: “Pokok paling penting untuk dibahas adalah bagaimana mendefinisikan arah yang benar bagi perkembangan kebudayaan negara kita, bagaimana menciptakan sebuah kebudayaan nasional yang baru dan megah, bagaimana meningkatkan daya saing internasional dari kebudayaan negara kita, dan bagaimana memperbaiki kekuatan lunak nasional” Pandangan ini sekali lagi dikemukakan dalam kesempatan Konggres Partai Komunis Cina ke-17, Oktober 2007.

Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan betapa Cina telah benar-benar melaksanakan rencananya itu. Data dari UNESCO, misalnya, memperlihatkan produk kebudayaan Cina telah berkembang cepat dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pada tahun 1994 Cina hanya menguasai pangsa pasar 8,3% dari produk kebudayaan Amerika Serikat, dan pada 2003 angkat itu telah meningkat menjadi 30,8%. Dari data itu juga nampak bahwa produk kultural Cina menduduki peringkat-peringkat tinggi. Cina adalah nomor satu sebagai eksportir media audi-visual, nomor 2 dalam kesenian visual, nomor 7 dalam ekspor buku dan barang cetakan lainya. Cina mengekspor lebih banyak daripada mengekspor, sehingga Cina menjadi negara peringkat atas yang neraca perdagangannya positif di bidang produk kultural. Data UNESCO itu memang memperlihatkan Cina termasuk eksportir besar dalam hal perdagangan barang kebudayaan.

Produk kebudayaan yang menarik untuk disimak adalah televisi. CCTV (China Central Television) dapat dikatakan memiliki pemirsa paling besar di dunia. Ia merupakan stasiun TV yang mempunyai jaringan paling luas dan ditonton oleh 95,9% penduduk Cina. Di tingkat internasional CCTV dipancarkan melalui satelit selama 24 jam dan 7 hari per minggu, dan dapat disaksikan di lebih 100 negara di dunia, dengan pemirsa sebanyak 65 juta orang pada akhir tahun 2006. CCTV 4 yang didirikan pada tahun 1992 merupakan saluran internasional pertama, dan sasaran utamanya adalah orang-orang Cina diperantauan dan mereka yang paham bahasa Cina. Bahasa yang dipakai adalah Mandarin dan Cantonese, diselingi dengan bahasa Inggris. Konon penontonnya berjumlah 15 juta di seluruh dunia. CCTV 9 merupakan saluran internasional berbahasa Inggris yang mulai pada September 2000. Sasaran pendengarnya adalah mereka yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Tercatat 50 juta pelanggan di seluruh dunia. Pada tahun 2004 CCTV memulai siaran dalam bahasa Prancis dan Spanyol, keduanya berhasil merebut pemirsa sejumlah 2 juta orang. (China Radio and TV Yearbook, 2006). Meskipun sangat mahal mengoperasikan siaran lewat satelit selama 24 jam, Cina tidak memungut bayaran untuk siaran-siarannya.

Di samping itu, para pemirsa internasional juga menapatkan akses ke CCTV dan juga program TV lokal Cina (stasiun TV Shanghai, stasiun TV Hunan, stasiun TV Yunnan, dsb. ), lewat layanan domestik mereka masing-masing. Hal ini bisa terjadi lewat penerima TV satelit atau lewat jaringan TV satelit, ataupun perusahaan TV kabel. Di kota-kota besar di dunia, seperti Washington, DC, New York City, Los Angeles, San Francisco (AS), Sydney (Australia), London (Inggris), tempat tinggal orang Cina imigran yang besar, CCTV dapat diperoleh lewat stasiun TV lokal. Raksasa media di Barat berebut pangsa pasar di Cina. Hal ini dimanfaatkan oleh Cina dengan menjalin kerja sama dengan Time Warner, News Group (AS), Sky TV (Inggris) dan sebagai tukarnya menyediakan TV dalam bahasa Cina ke dalam jaringan mereka. Meski demikian, Pemerintah Cina tetap menerapkan kendali ketat dan sensor atas media Barat yang masuk ke pasar kebudayaan di Cina.

Bidang pendidikan pada umumnya dipakai sebagai wahana penyebaran nilai-nilai. Negara-negara Barat menyebarkan nilai-nilai modern lewat beasiswa untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi mereka. Sejak seratus tahun ratusan ribu mahasiswa dari seluruh dunia datang ke Eropa dan Amerika Serikat untuk menuntut ilmu di sana. Cina pernah mengalami masa seperti ini pada abad ketujuh ketika banyak mahasiswa, terutama dari Korea dan Jepang, datang ke kota Zhang’an untuk mempelajari kebudayaan Cina. Saat ini Cina juga didatangi lagi oleh mahasiswa-mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Empat universitas yang selalu menjadi tujuan mahasiswa adalah Universitas Beijing, Universitas Tsinghua (keduanya di Beijing), Universitas Fudan dan Universitas Jiaotong Shanghai (keduanya di Shanghai).

Pemerintah Cina ikut mengambil inisiatif untuk menarik mahasiswa asing datang ke Cina. Mereka mengadakan berbagai seminar untuk menarik mahasiswa. Misalnya pada tahun 1999 diselenggarakan seminar di Jepang, “Seminar Memperkenalkan Studi di Cina” (留学说明会)。 Seminar yang serupa diadakan di Korea pada tahun 2000. Sementara itu Pemerintah Cina juga menawarkan beasiswa kepada mahasiswa asing yang ingin belajar di Cina. Pada Desember 2006 , misalnya, Menteri Pendidikan menyediakan 11.000 beasiswa kepada mahasiswa asing yang ingin belajar pada tahun 2007. Pemerintah daerah, universitas daerah, juga perusahaan-perusahaan, menawarkan dukungan finansial kepada mahasiswa asing. Pada tahun 2006 tercatat 162.695 mahasiswa asing, kenaikan tiga kali lipat dibandingkan tahun 2000 yang Cuma mencatat 52.150 mahasiswa. (Education Yearbook of China, 2001-2006)

Sebuah usaha untuk menyebarkan kebudayaan Cina secara lebih aktif ditempuh oleh Pemerintah Cina dengan mendirikan sekolah bahasa Mandarin. Hal ini sudah dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2004 Pemerintah Cina memperkenalkan sebuah rencana yang ambisius, yaitu mendirikan 500 Institut Konfusius (孔子学院) di seluruh dunia pada tahun 2010. Sampai Mei 2007, jumlah Institut Konfusius telah mencapai 155 dan tersebar di 53 negara di seluruh dunia. Ini berarti satu Institut Konfusius setiap empat hari! Institut Konfusius didanai oleh negara dengan tujuan untuk mempromosikan bahasa Mandarin karena lewat bahasa diharapkan banyak orang di seluruh dunia tidak hanya belajar bahasa tetapi juga adat-kebiasaan serta alam pikiran Cina. Di Indonesia kini sudah ditandatangani empat Institut Konfusius di Pulau Jawa.

Yang kini semakin disadari adalah menyebarnya “model pembangunan” yang ditempuh Cina. Seiring dengan kemajuan ekonomi Cina yang spektakuler, orang juga memperhatikan model pembangunan yang sedang ditempuh oleh Cina. Bagaimana mungkin Cina bisa maju padahal Cina tidak menerapkan prinsip pasar bebas secara penuh, dan sekaligus juga tidak menerapkan demokrasi? Pertanyaan ini semakin bergema kuat, dan menjadi tantangan serius bagi model pembangunan yang dipromosikan oleh negara-negara Barat. Kapitalisme atau pasar bebas ternyata tidak usah diiringi dengan demokrasi, bahkan kombinasi setengah pasar bebas dengan setengah otoriter bisa menghasilkan “keajiban ekonomi.” Seorang peneliti di London, Joshua Cooper Ramo, memperkenalkan istilah “Beijing Consensus” untuk dipakai menjelaskan rahasia kemajuan pembangunan yang terjadi pada Cina saat ini.

Pemerintah Cina sendiri tidak mau menanggapi munculnya “Beijing Consensus,” bahkan agak menjauhkan diri. Meski demikian, “Beijing Consensus” telah terlanjur menjadi bahan diskusi dan perdebatan di berbagai kalangan intelektual. Negara-negara di Afrika dan Amerika Latin dengan antusias menyambut model pembangunan ini. (Zhang, 2006) Mereka diyakinkan bahwa untuk menjalankan pembangunan tidak perlu mengikuti “Washington Consensus,” sebuah istilah yang menggambarkan model pembangunan yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu privatisasi, deregulasi, dan perdagangan bebas. Selama ini mereka menyaksikan betapa besar biaya yang harus dibayar ketika menerapkan “Washington Consensus.” Baik di Afrika maupun di Amerika Latin, ekonomi mereka semakin terpuruk setelah menerapkan tiga pilar itu. “Beijing Consensus” dipandang sebagai sebuah alternatif yang nyata, bahkan dapat dipandang sebagai sebuah cara keluar dari cengkeraman negara-negara kaya.

Dengan ini Cina kini telah menjadi sebuah “kiblat” bagi negara-negara sedang berkembang, bahkan juga negara-negara maju. Di Asia Timur (termasuk Asia Tenggara) posisi Cina sebagai kiblat juga makin dirasakan. Dalam sebuah jajak-pendapat yang diadakan oleh Chicago Council on Global Affairs yang bekerja sama dengan Lowy Institute, orang Korea Selatan ditanya mengenai perasaan mereka terhadap Cina. Untuk itu dipakai skala termometer untuk mengukur panas yaitu dari 0-100. Orang Korea ternyata memberikan angka 57 (orang Australia memberi angka 61 untuk pertanyaan yang sama). Kalau mengukur dengan jumlah mahasiswa yang belajar di Cina, statistik menunjukkan pada tahun 2006 tercatat 74,33 persen mahasiswa asing di Cina berasal dari Asia, dan di antaranya 50 persen berasal dari Korea Selatan. (Education Yearbook of China, 2007) Sementara itu Cina saat ini juga menjadi sumber bantuan keuangan bagi banyak negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan ini negara-negara penerima bantuan terikat dengan rasa “hutang budi,” yang besar. Pepatah Indonesia mengatakan: Hutang budi dibawa sampai mati!

Pada akhirnya catatan tentang orang keturunan etnis Cina (sebutan resmi “huaren” 华人). Terutama di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia Timur (Taiwan, Jepang) orang keturunan etnis Cina merupakan komunitas yang besar. Dalam uraian di atas sebenarnya perlu ditanyakan apakah produk-produk kebudayaan tersebut dikonsumsi oleh orang keturunan etnis Cina. Pemerintah Cina tentu tidak berharap bahwa produk kebudayaannya hanya dikonsumsi oleh keturunan etnis Cina. Meski demikian, kalau memang jumlah mereka cukup besar, tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka menjadi konsumen terbesar dari produk kebudayaan dari Daratan Cina. Masih perlu penelitian yang teliti dan mendalam untuk hal ini. Sambil menunggu hasil penelitian tersebut, sudah dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kelompok ini – dengan atau tanpa produk kebudayaan dari Cina – akan berperan penting dalam hubungan dengan Cina. Kedekatan kebudayaan (cultural affinity), walaupun bukan jaminan pasti, tetap menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang dekat dengan pihak di Daratan Cina.

Indonesia yang mempunyai sejarah kelam di bidang hubungan dengan keturunan etnis Cina ini, perlu memikirkan dalam-dalam mengenai hal ini. Baru sepuluh tahun yang lalu Indonesia mengalami tragedi besar ketika harta-milik orang keturunan etnis Cina dijarah dan dibakar. Sementara ini telah dicatat banyak kemajuan besar, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Kalau kecenderungan ini bisa dipertahankan, bahkan dikembangkan, Indonesia sebenarnya mempunyai “asset” yang luar biasa untuk mengadakan hubungan dengan Cina. Cultural affinity yang mereka miliki dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membinan hubungan dengan Cina, baik pemimpin politik, pelaku bisnis, maupun civil society pada umumnya.

BIBLIOGRAFI

Liu, Changle.

2005. “Have Chinese Media’s Voices Heard in the World.” Speech at the Advanced Forum of the Chinese Media Development. Di akses dari

http://academic.mediachina.net/academic_zjlt_lw_view.jsp?id=4528

Nye, Joseph

2004 Soft Power. The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs)

Wibowo, I.

2007 “China’s Soft Power and the Neo-Liberal Agenda in ASEAN,”makalah untuk seminar, “The Rise of China and Its Soft Power,” diselenggarakan oleh S.Rajaratnam School of Internasional Studies, Nanyang Technological University, Singapore, 18-19 October 2007.

Xu, Suqin.

2007 “Rejuvenation of Chinese Culture and Enhance Our Soft Power,” dlm. Jinyang Netowork, Agustus 22, 2007, diakses dari http://www.ycwb.com/myjjb/2007-08/22/content_1592212.htm

Zhao, Qizheng.

2006. "How China Becomes a Major World Power: Four Major Elements." Wenhui Daily (March 15, 2006) diakses dari
http://www.zsr.cc/ExpertHome/ExpertAttention/200603/12959.html

Zhang, Weiwei,

2006 “The Allure of the Chinese Model,” International Herald Tribune (November 1, 2006)

INVESTASI CHINA

2008-02-07T23:33:00.000-08:00

Kompas, 11 September, 2005, hlm. 6

I. Wibowo

“Money can buy everything,” kata sebuah pepatah. Tidak demikian yang terjadi pada perusahaan minyak China, CNOOC. Mereka telah menyediakan uang sebesar US$ 18,5 milyar, jauh lebih besar daripada saingan mereka, tapi perusahaan itu pada 2 Agustus 2005 terpaksa mengumumkan pengunduran diri. Gara-garanya Konggres Amerika memberi tahu kepada Presiden George Walter Bush untuk mewaspadai pembelian ini karena pembelian ini dapat mengancam national energy security. Sebelumnya di media Amerika ramai dipergunjingkan soal ancaman ini.

Peristiwa ini tentu saja mengagetkan banyak orang. Bukankah CNOOC mengikuti prosedur jual-beli yang ada? Sesuai dengan prinsip pasar bebas, mestinya tidak ada masalah sejauh transaksi itu sungguh “rasional.” Namun sekali lagi, muncul faktor “ancaman” terhadap keamanan bangsa. Dengan kata lain, nasionalisme mengalahkan bisnis, politik mengatasi ekonomi. Siapa bilang nasionalisme sudah mati?

Konggres Amerika melihat dua hal. Pertama, CNOOC memang sebuah perusahaan asing, yang berasal dari China. UNOCAL memang bukan perusahaan minyak terbesar di Amerika, tetapi dikuasainya UNOCAL oleh perusahaan asing dapat menimbulkan ancaman pada keamanan enerji mereka. Kedua, CNOOC dalam pandangan anggota Konggres bukan perusahaan biasa, bukan perusahaan swasta. Perusahaan ini adalah perusahaan milik negara. Mereka tahu betul bahwa campur tangan negara sangat besar di situ. Tapi “negara” yang dimaksud di sini adalah negara yang dikuasai total oleh Partai Komunis China, sebuah partai tunggal yang tidak demokratis. Yang terakhir inilah merupakan isu paling mencengkam di kalangan anggota Konggres.

***

Di Cina dibedakan antara “perusahaan milik negara” (guoyou qiye), “perusahaan milik kolektif” (jiti qiye), “perusahaan milik individu” (geti qiye) dan “kategori ekonomi lainnya” (qita jingji leixing qiye). Perusahaan milik negara bisa berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kecamatan. Pada umumnya tersebar di wilayah perkotaan. Tidak ada angka statistik yang akurat tentang berapa jumlah perusahaan milik negara, tapi diperkirakan berjumlah di sekitar 100.000. Ada sekitar 2000-3000 perusahaan milik negara yang ada di bawah pemerintah pusat, dan ini perusahaan milik negara yang sangat besar.

Di masa lampau PMN (seterusnya: PMN) memang seratus persen merupakan usaha milik negara, sesuai dengan prinsip-prinsip komunisme. Akibat diperkenalkannya sistem pasar, PMN mengalami goncangan besar karena dipaksa harus menghadapi kompetisi dari perusahaan swasta, baik swasta dalam-negeri maupun swasta luar-negeri. Beberapa PMN, terutama yang berukuran kecil dan menengah, mengalami kebangkrutan.

Reformasi PMN telah dimulai sejak tahun 1979. Pertama, manajemen PMN diubah dengan menerapkan “sistem tanggung-jawab.” Manajer memikul tanggung jawab, tapi sekaligus juga memiliki kebebasan yang tidak dimiliki oleh manajer di masa Mao dulu. Yang kedua, mereka dapat mencari modal di pasar modal. Tapi pada kenyataannya saham mayoritas tetap dikuasai oleh Pemerintah.

Manajer di PMN Cina bekerja seperti manajer-manajer lain di dunia. Bedanya, selain bertanggung jawab kepada rapat pemegang saham secara eksternal, secara internal ia juga bertanggung jawab kepada “orang dalam” (insiders). Dilaporkan meskipun dalam struktur kepengurusan terdapat Board of Directors dan juga Supervisory Board, mereka tidak efektif karena seorang manajer tidak bisa lepas dari berbagai macam kantor pemerintah dan organisasi Partai. (Jie Tang dan Anthony Ward, The Changing Face of Chinese Management, London: Routledge, 2003, hlm. 55)

Yang kedua, diperkenalkan strategi zhua da, fang xiao: yang besar dipertahankan, yang kecil dilepaskan. Peter Nolan mengamati bahwa Pemerintah China menetapkan 120 kelompok perusahaan untuk dijadikan “Tim Nasional”, yaitu perusahaan-perusahaan yang dianggap “mempunyai nilai strategis.” Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai sektor: listrik (8), batu bara (3), otomotif (6), elektronika (10), besi dan baja (8), mesin (14), kimia (7), material untuk konstruksi (5), transportasi (5), ruang angkasa (6), obat-obatan (5). Semua PMN ini mendapat berbagai macam fasilitas negara, termasuk mendapat proteksi dengan tarif impor yang tinggi. Fasilitas paling menentukan adalah kemudahan untuk mendapat kredit dari bank-bank (yang juga milik pemerintah).

***

Sikap hati-hati dari Konggres Amerika ini tentu saja menuai kritik. Bagaimana mungkin sebuah negara yang selalu mengkhotbahkan pasar bebas, malah melanggarnya sendiri. Namun mereka tetap bergeming. Pada saat ini dan seterusnya, Pemerintah Amerika akan terus memantau transaksi antara perusahaan China dengan perusahaan Amerika. Contoh terdekat adalah pembelian perusahaan Amerika “Maytag” oleh “Haier” perusahaan China. Proses berjalan sangat perlahan dan alot.

Suasana ini berbeda dengan suasana tahun 80-an ketika di Amerika juga terjadi kekhawatiran atas pembelian perusahaan, bahkan perusahaan yang dipandang sebagai American icon, oleh perusahaan Jepang. Alasan nasionalisme dipakai untuk mencegah perusahaan-perusahaan Jepang “menguasai” Amerika, sedang dalam hal perusahaan China, kecuali alasan nasionalisme, ada ketakutan lain yang bersifat politis. Di mata orang Amerika negara China lewat PMN mereka dapat menguasai negara dan bangsa mereka.

I. Wibowo adalah Ketua “Centre for Chinese Studies,” Jakarta.

BEIJING CONSENSUS: MENGAPA TIDAK?

2008-02-07T23:25:00.000-08:00

“Kompas” 9 Oktober 2006, hlm. 7.

I. Wibowo

Ramai-ramai mengritik “Washington Consensus”, mengapa kita tidak saja memilih “Beijing Consensus”? Sebabnya jelas. “Washington Consensus” – sebagaimana dirumuskan oleh John Williamson – sebetulnya bukanlah konsep untuk pembangunan. Ia adalah konsep yang ditemukan oleh para bankir agar negara pengutang di Amerika Latin membayar utangnya tepat waktu. Cuma, herannya IMF maupun World Bank bersemangat memasarkan “Washington Consensus” ke seluruh dunia, seakan obat mujarab. Yang lebih mengherankan adalah bahwa konsep yang tidak dirancang untuk pembangunan, dipakai oleh IMF dan World Bank di mana-mana di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai resep pembangunan. Tentu saja kebodohan ini harus dibayar amat mahal.

Meraba-raba batu

Cina tidak pernah tergiur dengan “Washington Consensus.” Ia mencoba mencari jalan sendiri, menurut istilah Deng Xiaoping, “meraba-raba batu, menyeberangi sungai” (mozhe shitou, guo he). Cina memang tidak memberinya nama “Beijing Consensus.” Adalah Joshua Coper Ramo dari The Foreign Policy Centre, Inggris, yang menciptakan istilah itu. Nama itu baru muncul pada saat Ramo merumuskannya, pada tahun 2004. Sekali lagi, istilah ini tidak diciptakan oleh pemimpin Cina, melainkan oleh orang luar Cina yang mengagumi apa yang terjadi di Cina.

Bagaimana Cina bisa sampai kepada konsep itu, sulit dilacak karena Cina tidak mempunyai cetak biru pada awalnya. Di antara para pemimpin tertinggi waktu itu malah terjadi pertikaian, diiringi dengan gejolak sosial yang luar biasa. Masing-masing faksi menyatakan bahwa pendapatnya saja yang benar. Di dalam masyarakat muncul demonstrasi dan protes, yang kemudian meledak menjadi “Peristiwa Tian’anmen” pada tahun 1989. Pada saat itu masing-masing faksi saling tuding, dan setelah terjadi peristiwa berdarah itu pemimpin Cina bahkan pernah sampai pada kesimpulan untuk menghentikan reformasi.

Ketika Deng Xiaoping mendobrak dengan pidato-pidatonya selama perjalanannya di Cina selatan pada awal tahun 1992, dia sebenarnya juga tidak mempunyai rencana yang sudah jelas. Satu-satunya yang jelas adalah bahwa Cina harus mencapai taraf xiaokang (hidup pantas) yang diukur dengan angka USD 1000 per kapita pada tahun 2000. Jiang Zemin dan Zhu Rongji berusaha keras menerjemahkan garis besar ini menjadi kebijakan-kebijakan.

Memajukan warga negara

“Beijing Consensus” berbeda dari “Washington Consensus”: kalau yang disebut terakhir ini bertitik tolak dari kepentingan para bankir, maka yang pertama dari keprihatinan akan warganegara. Pemimpin Cina berusaha untuk memajukan warga negaranya yang masih ketinggalan dalam hal pembangunan. Hu Jintao melontarkan rumus: “tiga dekat” (san ge tiejin), dekat dengan realitas, dekat dengan rakyat dan dekat dengan kehidupan. Memang akan terjadi kegoncangan dalam proses mengejar ketinggalan ini, mungkin juga terjadi instabilitas. Tugas pemerintah adalah menahan goncangan ini dan tetap menjaga stabilitas. Termasuk di sini adalah stabilitas kekuasaan Partai Komunis Cina.

Ini tidak berarti bahwa tidak dibuka kemungkinan inisiatif dan kreativitas “dari bawah.” Pemimpin Cina telah mempelajari bagaimana partai tunggal gagal satu demi satu (KMT di Taiwan dan PRI di Mexico), dan tiba pada kesimpulan bahwa harus ada keseimbangan antara pembatasan-pembatasan dan inisiatif individu. Maka sistem pasar tidak dinafikan, tetapi kecenderungan sistem pasar yang mengarah kepada chaos harus dikendalikan secara cermat. Walaupun di Cina di banyak aspek nampak seperti negara kapitalis, tetapi masih menemukan “jejak-jejak” peran negara.

Hal ini berlaku juga bagaimana Cina menyambut globalisasi. Sudah sejak awal reformasinya Cina mengumumkan “keterbukaan” (kaifang), sebuah rumus yang mencerminkan keberanian Cina untuk memasuki globalisasi. Maka masuklah aktor-aktor global ke Cina, dari IMF dan World Bank, juga WTO, sampai semua MNC raksasa. Cina dilanda “Crazy English”, anak-anak sampai orang dewasa ingin mencapai skor 600 dalam TOEFL. Mode pakaian paling mutakhir dan arsitektur Barat di garda depan, semua mendapat sambutan hangat di Cina. Meski demikian, Cina tidak kehilangan kebudayaan dan peradaban Cina yang telah berumur ribuan tahun itu. “Washington Consensus” yang bertujuan menyeragamkan seluruh dunia dalam satu rumus, ditepis oleh Cina. Jangan terkejut kalau Cina menghasilkan rumus: sosialisme dengan ciri khas Cina (you zhongguo tese de shehuizhuyi). Atau yang lebih spektakuler: ekonomi pasar sosialis (shehuizhuyi shichang jingji).

Kombinasi baru

Dengan demikian kita dapatkan beberapa kombinasi yang belum pernah ada: pasar bebas memang, tapi masih ada intervensi negara, perdagangan bebas juga, tetapi masih ada negara, privatisasi perusahaan negara tentu saja, tapi mempertahankan beberapa yang besar, investor asing diundang, tapi jangan masuk terlalu dalam, globalisasi OK, tapi tidak total. Di bidang politik Partai Komunis Cina masih berdiri di atas semua, tapi memberi ruang bergerak bagi warga negara mendekati 100%. Dan sebagainya. Dalam “meraba-raba batu,” Cina menemukan jalannya ke seberang dengan hasil yang spektakuler.

Memang orang mencoba memaksakan “Beijing Consensus” dalam kerangka perdebatan klasik antara “kapitalisme” dan “sosialisme.” Atau, mau memasukkan dalam kerangka “Keynesianism” atau “Third Way.” Tapi orang segera menemukan bahwa usaha itu tidak mungkin dan harus mengakui “Beijing Consensus” adalah sesuatu yang sama sekali baru. Yang sudah kandas dengan kerangka lama, mengapa tidak menoleh ke “Beijing Consensus”?

I. Wibowo, Ketua “Centre for Chinese Studies,” FIB-Universitas Indonesia

China mengandalkan soft power

2008-02-07T23:24:00.000-08:00

Kompas, 22 Oktober 2007

I. Wibowo

Konggres XVI Partai Komunis Cina sudah dibuka pada 15 Oktober 2007 dengan sebuah pidato panjang oleh Sekretaris Jendral Partai, Hu Jintao. Sungguh sebuah pidato yang panjang, yaitu dua setengah jam! Ia berbicara tentang situasi domestik maupun internasional. Seperti yang telah diramalkan orang jauh-jauh hari, Hu memang bicara tentang “masyarakat harmonis” (hexie shehui). Tema ini diluncurkan untuk pertama kali pada tahun 2002 dan terus dipakai di setiap kesempatan. Spanduk-spanduk di jalan, misalnya, pasti tidak melupakan kata “masyarkat yang harmonis.” Cina, dalam kerangka ini, berusaha untuk membangun masyarakat yang tidak hanya memperhatikan mereka yang kaya tetapi juga mereka yang kurang beruntung dan miskin.

Namun ada satu hal yang mengejutkan di bidang hubungan internasional, yaitu ketika Hu Jintao bicara tentang soft power atau kekuatan lunak. Biasanya, pembicaraan tentang hubungan internasional selalu dikaitkan dengan kekuatan keras atau hard power. Maka pembicaraan berkisar pada persenjataan dan jumlah tentara. Apakah sebuah negara sedang kuat atau sedang lemah diukur dengan indicator tersebut. Para pengamat yang berhaluan “realis” ini – demikian mereka biasa disebut – akan memperhatikan naik-turunnya anggaran belanja militer.

Soft power atau kekuatan lunak justru mengacu pada hal-hal yang sebaliknya. Konsep yang dilemparkan oleh Joseph Nye dari Universitas Harvard ini sebenarnya mau melihat sisi lain dari kekuatan Amerika Serikat. Negara ini memang memiliki senjata paling banyak dan paling canggih, namun kekuatan Amerika Serikat juga ada pada kekuatan lunaknya. Ini dibuktikan dengan betapa orang di seluruh dunia mengagumi sistem ekonomi maupun politik Amerika, juga produk-produk kebudayaannya. Nilai-nilai yang diperjuangkannya (kebebasan, demokrasi) memikat banyak orang. Nye berpendapat bahwa Amerika Serikat dapat menundukkan negara lain hanya dengan kekuatan lunak ini.

Rupa-rupanya hal ini pula yang ingin dikejar oleh China. Hu Jintao sudah beberapa kali pada beberapa kesempatan bicara tentang kekuatan lunak ini. Misalnya, dalam kesempatan sebuah konferensi para seniman dan sastrawan pada bulan November 2006, Hu membuat sebuah pernyataan yang tajam: “Pokok paling penting untuk dibahas adalah bagaimana mendefinisikan arah yang benar bagi perkembangan kebudayaan negara kita, bagaimana menciptakan sebuah kebudayaan nasional yang baru dan megah, bagaimana meningkatkan daya saing internasional dari kebudayaan negara kita, dan bagaimana memperbaiki kekuatan lunak nasional” Hu persis menyentuh inti dari kekuatan lunak, yaitu kebudayaan. Semakin sebuah kebudayaan negara memikat dan dikagumi orang, semakin besar kekuatan lunak negara tersebut.

Bagaimana perkembangan kekuatan lunak Cina di dunia saat ini? Dengan kebangkitan ekonominya yang sedemikian dahsyat, China sebenarnya telah menebarkan kekuatan lunaknya. Tidak ada negara yang tidak mengagumi China! Namun, di samping itu, kekuatan lunak China juga muncul dari semua prestasi di bidang kebudayaan, seperti film, musik, lukis, pahat, dsb. Nama-nama seperti Zhang Yimou, Chen Kaige (film), Lang Lang (piano), Fang Lijun (lukis) telah akrab di telinga para pengagum kebudayaan Cina. Di bidang olah raga begitu pula. Nama Lu Xiang menjulang sebagai satu-satunya orang non-Afrika yang bisa merebut medali emas Olimpiade dalam lari rintangan. Pada akhirnya, sejarah Cina yang sedemikian tua menjadi daya tarik yang tidak ada habisnya. Museum-museum di China selalu menjadi sasaran kunjungan setiap turis untuk mengagumi perkembangan kebudayaan China dari abad ke abad yang merentang sepanjang 5000 tahun.

Meski demikian Hu nampak masih belum puas. Pada saat ini sedang dilakukan kampanye besar-besaran untuk menyiarkan kebudayaan China, yaitu lewat “Institut Konfusius” (kongzi xueyuan). Sampai Mei 2007 telah didirikan 155 Konfusius Institut di 53 negara di lima benua. Menurut rencana, sampai tahun 2010 akan berdiri 500 Konfusius Institut di seluruh dunia. Dua bulan lalu di Indonesia juga sudah disetujui berdirinya empat Konfusius Institut di empat kota. Sama seperti yang dilakukan oleh Inggris, Prancis dan Jerman, China mendirikan Konfusius Institut ini untuk memperluas penutur bahasa Mandarin. Pemerintah China menyediakan dana amat besar untuk semua Konfusius Institut ini.

Kalau kemajuan di bidang kekuatan lunak ini terus meningkat, Cina memang dapat dikatakan telah melengkapi kekuatan keras yang dimilikinya. Kekuatan militer Cina saat ini sudah dapat dikatakan yang terbesar di Asia, dan China masih terus berusaha untuk meningkatkannya. Ini tidak berarti bahwa China telah mencapai tingkat kekuatan sebuah superpower. Yang menarik dari meningkatnya kekuatan lunak, kini China lebih mudah untuk berdiplomasi. Kekuatan keras memang sering dipandang sebagai perpanjangan dari diplomasi, tetapi kekuatan lunak ternyata merupakan kekuatan (power) yang tidak kalah pentingnya. China nampak telah belajar banyak.

Pidato Hu Jintao dalam Konggres Partai ke-17, dengan demikian, telah membuka dimensi baru dalam gerak kebangkitan China di Asia maupun di dunia pada umumnya. Amerika Serikat dikabarkan mulai risau dengan meningkatnya kekuatan lunak China ini. Negara-negara di Asia Timur, termasuk Asia Tenggara, kiranya sudah mulai terbiasa dengan soft power yang ditebarkan oleh China ini. Ketika Hu mengatakan hal itu, dia sebenarnya hanya menggarisbawahi apa yang sedang dan sudah terjadi.

I. Wibowo adalah Kepala Centre for Chinese Studies, FIB – Universitas Indonesia, dan dapat dihubungi pada i.wibowo@ui.edu

CHINA SEBAGAI BAGIAN KAJIAN AKADEMIS

2008-02-07T23:21:00.000-08:00

I. Wibowo

Centre for Chinese Studies, FIB - Universitas Indonesia

Studi-studi tentang China saat ini didominasi oleh dua kelompok besar, wartawan dan ilmuwan. Namun yang selama 20 tahun terakhir ini sangat menonjol adalah laporan yang dibuat oleh wartawan dengan nuansa jurnalistik yang amat kental. Beberapa buku yang amat berpengaruh, misalnya China. Alive in the Bitter Sea oleh Fox Butterfield (1982) China Wakes oleh Nicholas Kristof (1994) , China Inc. oleh Ted C. Fishman (2005). (Mereka semua adalah wartawan koran The New York Times). Ada banyak buku lain tentang China yang bersifat jurnalistik.

Seperti kita semua ketahui, tulisan jurnalistik bertujuan menyapa pendengar umum, bukan hanya akademisi. Tulisan ini tidak perlu menjelaskan kerangka teori dan metodologi. Ini tidak berarti bahwa tulisan jurnalistik boleh “mengarang” tanpa didukung fakta. Yang ingin mereka capai adalah menyampaikan berita kepada publik, tentu dengan bahasa yang memikat. Buku-buku yang disebutkan di atas adalah contoh-contoh terbaik dari sebuah tulisan jurnalistik.

Ada kekurangan dalam hal buku-buku jurnalistik, yaitu pertanggungjawaban ilmiah. Misalnya, untuk mendeskripsikan kemiskinan di desa di China hanya dipaparkan tiga keluarga yang miskin, yang diuraikan dengan amat menarik. Pembaca kiranya diandaikan sudah cukup puas dengan pemaparan tiga kasus itu. Atau, contoh lain uraian tentang China sebagai “negara tengah” yang berambisi menguasai negara-negara lain. Sebagai bukti dipakai teks-teks dari abad kedua Masehi, atau bahkan lama sebelumnya.

Bukannya saya bermaksud melecehkan buku-buku tulisan oleh para wartawan, namun jelas pula bahwa ada kebutuhan nyata akan analisis yang menerapkan definisi yang ketat, kerangka teori yang jelas, serta didasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku yang ditulis oleh akademisi menuntut akurasi seperti itu. Tuntutan seperti ini mutlak diperlukan untuk meyakinkan sesama akademisi, dan tentu saja untuk meyakinkan pembaca pada umumnya.

Masalahnya, buku jurnalistik pada umumnya lebih laris terjual daripada buku-buku akademis. Orang lebih suka membaca buku-buku jurnalistik karena bahasanya yang menarik ketimbang buku-buku akademis yang ditulis dengan bahasa yang kering dan membosankan. Dari sudut bisnis hal ini dipandang sebagai soal selera konsumen semata. Dari sudut ilmu pengetahuan, kemerosotan dibidang penulisan yang berciri akademis dapat menjadi sebuah malapetaka.

Di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat pemisahan tajam seperti ini telah lama diterima. Buku-buku akademis mendapat prestige yang lebih tinggi. Karenanya di sana ada lebih banyak buku-buku yang menganalisis China secara akademis daripada yang mengandalkan laporan jurnalistik. Jurnal-jurnal yang khusus diperuntukkan kajian tentang China ada banyak, yang paling bergengsi di antaranya adalah The China Quarterly. Kecuali itu ada banyak seminar ilmiah yang sungguh memperdebatkan kualitas ilmiah dari sebuah makalah atau buku. Buku jurnalistik, betapapun larisnya dia, tidak mendapat tempat dalam seminar-seminar semacam itu.

Ketika tuntutan akademis semakin tinggi, perkembangan studi tentang China di Barat selama kurang-lebih 15 tahun terakhir ini mengalami pergeseran yang amat berarti. Ini terjadi seiring dengan terbukanya China bagi peneliti-peneliti dari luar. Ketika China masih tertutup, negeri ini sedemikian memukau para peneliti sehingga sering melihat China sebagai sebuah negara yang unik. Semakin tertutup, semakin unik. Kini kebalikannya yang terjadi, China tidak lagi unik, telah menjadi “sama seperti yang lain.”

Akibat dari keadaan ini sangat mendalam. Kalau China sudah sama seperti negara-negara atau bangsa lain, maka China kehilangan status spesial dan para peneliti dapat menerapkan paradigma ilmu yang berlaku untuk di seluruh dunia. Kecenderungan ini semakin menguat pada saat ini. Kini China diteliti oleh aneka macam ahli dari berbagai macam disiplin ilmu sosial: sosiologi, ekonomi, psikologi, ilmu politik, hubungan internasional, dsb. Sebutan “sinologi” atau “sinolog” pun segera kehilangan arti, begitu pula sebutan “area studies.” Setiap orang di seluruh dunia kini dapat melihat dan meneliti China dengan latar belakang ilmu apapun yang ada padanya.

Bahasa Mandarin yang dulu merupakan momok besar, kini bukan kendala lagi. Bukan hanya karena ada begitu banyak kursus bahasa Mandarin di segala sudut dunia, tetapi juga karena tersedia begitu banyak bahan dalam bahasa Inggris. Kecuali itu, kerja sama dengan peneliti-peneliti China juga memungkinkan orang yang tidak tahu bahasa Mandarin pun akan dapat memperoleh data yang diperlukannya. Banyak peneliti China dari luar China yang tidak bisa berbahasa Mandarin!

Dengan demikian telah lewat jaman ketika para sinolog masih memegang monopoli pengetahuan tentang China. Tidak ada lagi kelompok orang yang bisa meng-klaim monopoli pengetahuan tentang China, bahkan tidak juga para ahli di dalam China sendiri. Studi tentang China sudah menjadi ajang studi yang terbuka, yang diletakkan dalam kerangka paradigma ilmu yang sekarang ada, dan merupakan hasil kerja keras ilmiah yang rigorous oleh banyak ahli di bidangnya. Ia juga mesti tahan terhadap setiap gugatan dan kritik yang berbasis rasionalitas.

Dengan ini sekaligus juga dihindarkan satu bahaya besar, yaitu orientalisme. Tentu ini bahaya yang dapat menimpa para peneliti di luar China. Sering kali mereka sedemikian mudah menggantungkan diri pada hasil penelitian “Barat” sehingga mereka lupa bahwa mereka memakai kategori-kategori “Barat” untuk memandang China. Peneliti di luar China (Indonesia!) perlu mengembangkan sikap kritis dalam memakai pendekatan maupun metodologi yang lahir di “Barat,” kalau perlu mengembangkan pendekatan dan metodologi sendiri.

Dalam rangka dialog kebudayaan kiranya ada beberapa implikasi yang bisa ditarik. Pertama, para peneliti – dari China maupun Indonesia – dapat mengadakan tukar-menukar hasil penelitian mereka. Peneliti dari China dapat membandingkan dengan penelitian dari para peneliti dari luar China. Dalam hubungan ini, kedua, kedua belah pihak harus mempunyai tingkat kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengadakan penelitian sesuai dengan tuntutan tolok-ukur ilmiah. Dialog tidak akan terjadi jika tidak ada kesetaraan.

Jakarta, 13 Agustus 2005

Belajar dari Cina

Cina, 60 Tahun Ke Depan

60 Tahun RRC

CINA DAN KITA

"China Tak Senang" Diserbu Pembaca

Chinese trade Falling apart

Wen Jiabao at Davos Forum

Kerbau yang Tak Mendengus

China key to easing global recession

China to the rescue?

Hu Jintao's "bu zheteng" baffles foreign media

30 TAHUN REFORMASI CINA

BELAJAR DARI CHINA (LAGI)

Setelah Olimpiade Beijing

Tibet dan Empat Dilema China

China and the Global Civil Society

CHINA, TIBET AND RELIGION

Wawancara dengan KOMPAS

CINA SEBAGAI KIBLAT KEBUDAYAAN DI ASIA TIMUR

Xu, Suqin.

2007 “Rejuvenation of Chinese Culture and Enhance Our Soft Power,” dlm. Jinyang Netowork, Agustus 22, 2007, diakses dari http://www.ycwb.com/myjjb/2007-08/22/content_1592212.htm

Zhao, Qizheng.

2006. "How China Becomes a Major World Power: Four Major Elements." Wenhui Daily (March 15, 2006) diakses dari http://www.zsr.cc/ExpertHome/ExpertAttention/200603/12959.html

INVESTASI CHINA

BEIJING CONSENSUS: MENGAPA TIDAK?

China mengandalkan soft power

CHINA SEBAGAI BAGIAN KAJIAN AKADEMIS

2006. "How China Becomes a Major World Power: Four Major Elements." Wenhui Daily (March 15, 2006) diakses dari
http://www.zsr.cc/ExpertHome/ExpertAttention/200603/12959.html