Oleh Ilham Khoiri
http://www.kompas.
Masyarakat keturunan China yang berdatangan ke Nusantara sejak
berabad-abad silam adalah bagian penting dari sejarah bangsa
Indonesia. Namun, sejak zaman kolonial, kelompok etnis ini kerap
menjadi sasaran prasangka, diskriminasi, bahkan kekerasan. Baru lima
tahun terakhir bertiup angin segar kebebasan.
Menurut Dr I Wibowo Wibisono (56), Kepala Centre for Chinese Studies,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, proses
pembebasan terjadi akibat desakan Reformasi, dan terutama dipicu
Tragedi Mei 1998. Proses itu, secara kebetulan, bersamaan dengan
kebangkitan Republik Rakyat China (RRC) sebagai kekuatan ekonomi di
kawasan Asia dan dunia.
Ditemui di rumahnya di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (29/1)
siang, Romo Wibowo " begitu ia disapa" terlihat santai. Ia menyebut
kondisi kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang
membaik ini sebagai proses "liberalisasi."
Kondisi sekarang relatif lebih bebas setelah sejumlah peraturan yang
mengekang mereka tidak diberlakukan lagi, seperti Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, yang melarang pertunjukan seni budaya
China di depan umum. Istilah pribumi dan nonpribumi sudah dihilangkan.
Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai salah satu hari raya dan hari
libur nasional dan dapat dirayakan secara terbuka dengan pentas
seni-budaya China yang meriah, seperti 7 Februari lalu.
Lima tahun terakhir tumbuh berbagai organisasi orang Tionghoa. Ada
yang berbasis klan, asosiasi atas dasar provinsi asal, serta muncul
banyak yayasan sosial. Bahasa Mandarin terbuka dipelajari siapa pun,
sejajar dengan bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris.
Reformasi dan Tragedi Mei
Reformasi menyusul Tragedi Mei 1998 adalah sejarah besar yang mengubah
konstelasi politik di negeri ini. Setelah Soeharto lengser, media
massa langsung menyoroti Tragedi Mei yang sebagian korbannya adalah
masyarakat keturunan Tionghoa. Masyarakat langsung turut bersimpati.
"Itu seperti blessing in disguise," ujar Wibowo.
Peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa memicu
kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan kemudian menguakkan
berbagai fakta mengenai peristiwa serupa di Tanah Air, khususnya di
berbagai wilayah yang ditetapkan sebagai daerah operasi militer.
Peristiwa pemerkosaan yang terjadi bersamaan dengan kerusuhan Mei itu
sangat mudah dikaitkan isu rasisme meski banyak pihak menolaknya.
Namun, apa pun latar belakangnya, peristiwa itu bergema ke seluruh
dunia, di New York, Los Angeles, London, dan Hongkong, dan menyebabkan
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Kekerasan
terhadap Perempuan, Radikha Coomaraswamy, berangkat ke Indonesia untuk
melakukan investigasi dan melaporkan peristiwa itu dalam sidang PBB.
"Seandainya Tragedi Mei tidak terjadi, mungkin proses liberalisasi itu
akan lambat sekali," Wibowo menambahkan, "Persoalan China akan dapat
prioritas belakangan. Yang diprioritaskan tentu perkara politik,
konflik agama, dan Timor Timur."
Setelah itu?
Presiden Habibie dipaksa mengakui dan meminta maaf atas Tragedi Mei
1998. Presiden Gus Dur melakukan inisiatif luar biasa. Begitu
terpilih, dia pergi ke China, lalu mencabut Inpres tahun 1967 yang
mengekang ekspresi masyarakat China. Presiden Megawati menetapkan
Imlek sebagai hari raya nasional.
Bagaimana masyarakat Tionghoa menyikapi Tragedi Mei?
Kalau menggunakan teori ahli politik ekonomi AS, Albert Hirschman, ada
tiga respons yang paling dimungkinkan, yaitu exit, voice, loyalty.
Kelompok pertama, exit, pergi keluar, ke Singapura, Hongkong, atau
Thailand.
Kelompok kedua adalah kumpulan voice. Mereka melakukan protes, antara
lain dengan menulis di koran, internet, atau bicara di radio dan
televisi. Sebagian mendirikan organisasi dan lewat institusi itu
menuntut keadilan. Ada yang mendirikan Partai Tionghoa Reformasi,
organisasi nonpemerintah, dan organisasi massa seperti Perhimpunan
Indonesia-Tionghoa (Inti).
Kelompok besar lain, yaitu loyalty, diam, menunggu, apakah ada
perubahan atau tidak. Kalau lebih buruk, mungkin akan lari juga. Kalau
tidak, ya ditahan-tahan. Mereka ini mencakup kelompok pengusaha,
pedagang, dan orang biasa.
Jumlah orang Tionghoa di Indonesia lebih kurang tiga juta. Kelompok
yang exit sekitar 10.000 orang, voice sekitar satu juta. Dua juta
lainnya termasuk loyalty. Selama ini yang menonjol kelompok voicesaja,
seperti Edi Lembong atau Ester Yusuf.
"The rise of China"
Liberalisasi masyarakat Tionghoa di Indonesia, menurut Wibowo, sedikit
banyak juga dipengaruhi faktor internasional, yaitu kebangkitan
ekonomi-politik RRC pada akhir tahun 1990-an, the rise of China. China
punya peran dan pengaruh politik yang semakin besar di Asia dan dunia.
Olimpiade akan diselenggarakan di Beijing tahun ini. China menawarkan
Free Trade Agreement (FTA) dengan ASEAN tahun 2006. Jika ingin bergaul
di dunia internasional, terutama di bidang perdagangan, Indonesia
harus punya hubungan baik dengan China, yang sama-sama menjadi anggota
World Trade Organization (WTO).
Apakah orang Tionghoa di sini bisa dikaitkan dengan RRC?
Pemerintah China mengatakan, orang-orang berdarah China yang bukan
warga negara RRC disebut Huaren. Sementara orang China yang jadi warga
negara China disebut Hoakiao.
Pemerintah China tidak mengurusi warga keturunan China di negara lain,
orang Huaren itu, karena memang dianggap bukan warga negara RRC. Harap
dicatat, saat Tragedi Mei 1998, Kedutaan Besar China di Jakarta tidak
mengambil komentar apa pun. Pemerintah China menganut kebijakan
non-intervensi.
Diskriminasi
Liberalisasi kelompok etnis Tionghoa menunjukkan terjadinya perubahan
penting jika dihadapkan dengan diskriminasi pada masa Orde Baru.
Politik asimilasi yang diterapkan Pemerintah Orde Baru menimbulkan
trauma bagi sebagian orang Tionghoa. Banyak yang terpaksa mengganti
nama dengan nama "Indonesia." Mereka tak boleh tinggal di tingkat
kabupaten ke bawah sehingga terpaksa menetap di kota-kota saja.
Banyak lapangan pekerjaan ditutup untuk kelompok China, seperti tak
boleh jadi pegawai negeri, jadi tentara, atau menteri. Mereka akhirnya
mengembangkan perdagangan, dan banyak yang menjadi kapitalis. Padahal,
dalam tradisi Konfusian, strata masyarakat China yang nomor satu
justru sarjana, petani, perajin, baru pedagang.
Diskriminasi Orde Baru terlacak dari pemakaian kata "Tjina" untuk
menyebut masyarakat keturunan China. Wibowo mengungkapkan dokumen
tertulis hasil kesimpulan Seminar Pertama Angkatan Darat Republik
Indonesia di Bandung, bulan Agustus tahun 1966.
Catatan itu menyatakan, "...untuk menghilangkan rasa inferior terhadap
bangsa kita sendiri serta menghilangkan rasa superior pada bangsa
Tjina, maka kami memutuskan untuk kembali memakai penjebutan Republik
Rakyat Tjina dan warganegara Tjina dari Republik Rakyat Tiongkok dan
warga negaranya..."
Seberapa kadar diskriminasi itu sekarang?
Harus pakai skala. Kalau skalanya 1-10, skala diskriminasi pada Orde
Baru mencapai 10. Sekarang mungkin tinggal empat. Tetapi, masih ada
ganjalan, misalnya soal SBKRI (Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan
Republik Indonesia) yang sudah dicabut, tetapi dalam praktiknya masih
berlaku di mana-mana.
Diskriminasi pada akar rumput masih terjadi. Itu tak terelakkan. Yang
penting, state-nya tak lagi diskriminatif, tidak mendukung rasisme.
Bahwa di dalam masyarakat masih terjadi diskriminasi, ya memang butuh
pencerahan lama. Namun, diskriminasi juga terjadi antar-anggota
masyarakat dari etnis yang sama, termasuk etnis Tionghoa, atas dasar
kelas sosial karena faktanya masyarakat Tionghoa itu tidak tunggal.
Di AS pun sampai sekarang kulit hitam masih diperlakukan
diskriminatif. Juga di Eropa. Bagaimanapun, kodrat manusia itu rasis.
Butuh pencerahan dan pendidikan agar tak rasis.
Apakah proses integrasi di sini sudah maksimal?
Sebagai perbandingan, sekarang kelompok etnis China di Malaysia tidak
mau memakai Bahasa Melayu pada etnis Melayu. Kebijakan politik
pemerintah di sana adalah segregasi. Di sini integrasi dalam bahasa
sudah terjadi. Semua orang, termasuk orang Tionghoa, sama-sama
menggunakan bahasa setempat, mau bahasa Jawa, Betawi, Surabayan,
Semarangan, apa saja.
Dalam perkawinan memang belum terlalu lebur. Di Amerika, yang
kesadaran akan kesetaraan sudah begitu tinggi, orang kulit hitam tetap
kawin dengan kulit hitam, orang kulit putih dengan kulit putih.
Mungkin hanya 10-20 persen orang hitam yang mau dengan orang putih.
Itu pun biasanya yang laki-laki kulit hitam, yang perempuan putih. Di
Eropa juga sama.
Apa yang mengkhawatirkan dari proses liberalisasi?
Kalau orang Tionghoa menjadi eksklusif lagi, itu akan berbahaya karena
menimbulkan sekat-sekat. Tetapi, kemungkinan itu kecil. (Jimmy S
Harianto/ Maria Hartiningsih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar